REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Juru bicara timses Joko widodo-KH Ma'ruf Amin, Ahmad Basarah, menanggapi rencana Aksi Reuni Akbar Alumni 212 yang akan digelar di Monumen Nasional (Monas), Gambir, Jakarta Pusat, pada 2 Desember 2018. Menurut dia, serikat atau kelompok yang ingin menyampaikan pendapat secara lisan ataupun lisan telah dijamin oleh Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
Karena itu, menurut dia, sepanjang aksi tersebut dilakukan sesuai koridor hukum, maka Reuni Akbar Alumni 212 tersebut tidak perlu dikhawatirkan. Dia mengatakan, TKN juga menghormati semangat alumni 212 tersebut untuk berkumpul mengeluarkan pendapat secara lisan.
"Jadi sepanjang semangat dan niat untuk berkumpul, reeuni, dan lain sebagainya itu dalam bingkai NKRI saya kira tidak perlu dikhawatirkan, apalagi dianggap suatu ancaman," ujar Basarah saat ditemui di sela-sela Seminar Nasional tentang Pemikiran KH Ma'ruf Amin di Ruang Galeri Megawati Institute, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (28/11).
Apalagi, lanjut dia, lahirnya Aksi 212 tersebut juga tidak terlepas dari peran KH Ma'ruf Amin yang menandatangi Fatwa MUI terkait kasus penistaan agama. Sementara, kata dia, sekarang Kiai Ma'ruf sudah bersama Presiden Joko Widodo untuk maju di Pilpres 2019.
"Sekarang ketua MUI yang menandatangani fatwa tersebut sudah bersama Pak Jokowi sebagai Calon Wakil Presiden. Jadi betapa Pak Jokowi menghormati alim ulama," ucapnya.
Politikus PDIP ini mengatakan, dengan menggandeng Kiai Ma'ruf Amin sebagai calon wakil presiden menunjukkan bahwa Jokowi bukan menjadikan ulama sebagai alat untuk mendapatkan kekuasaan, tapi menjadikan ulama sebagai bagian penting untuk membangun republik ini.
"Jadi bedanya adalah terhadap ulama Pak Jokowi bukan sekedar menjadikan alat untuk mendapatkan dukungan suara, tapi menjadikan ulama itu dalam hal ini adalah Ketum MUI sebagai figur yang dianggap penting untuk mendampingi Pak Jokowi memimpin bangsa dan negara Indonesia," katanya.
"Silakan rakyat yang menilai mana yang lebih alim ulama dan mana yang memanfaatkan alim ulama," imbuhnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika