REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Fadli Zon mengatakan pasangan calon presiden-calon wakil presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Uno secara tegas mendukung kemerdekaan Palestina. Kemerdekaan Palestina menentukan perdamaian di Timur Tengah dan wilayah lain.
Karena itu,Fadli Zon menilai tuduhan lawan politik terhadap pandangan Prabowo-Sandi terkait isu Palestina-Israel merupakan tuduhan yang menyesatkan. "Pandangan lawan politik yang menuduh Prabowo-Sandi mendukung penjajahan Israel di Palestina, sangat menyesatkan dan berbau fitnah," kata Fadli dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Rabu (28/11).
Fadli mengatakan apabila disebutkan dasar pernyataan Prabowo itu ketika dalam wawancara di acara International Economic Forum jelas sangat keliru. Sebab, ia mengatakan tidak ada pernyataan Prabowo, baik eksplisit maupun implisit, yang mendukung penjajahan Israel di Palestina sehingga tuduhan tersebut menyesatkan.
"Sejak dulu Prabowo pendukung Palestina merdeka bahkan ikut membantu masyarakat Palestina dalam berbagai kesempatan secara moral maupun materiil," ujarnya.
Dia mengatakan redaksional pernyataan Prabowo dalam forum sangat jelas menegaskan Indonesia sebagai pendukung Palestina yang disampaikan sebelum pernyataan Prabowo yang terkait urusan Australia. Karena itu dia menilai, tuduhan bahwa Prabowo-Sandi mendukung penjajahan Israel di Palestina, lebih sebagai upaya pemelintiran opini sebagian media yang sengaja diresonansi oleh lawan politik.
"Bagi Prabowo-Sandi dan Gerindra, kemerdekaan Palestina adalah sikap yang tidak bisa ditawar dan mandat konstitusi," ujarnya.
Fadli yang merupakan Wakil Ketua DPR RI itu enegaskan Prabowo-Sandi secara tegas menyatakan kemerdekaan Palestina adalah mutlak dan mandat konstitusi. Menurut dia, di tingkat kebijakan, pihaknya mendorong penyelesaian konflik Palestina dan Israel dan mengutuk agresi serta pendudukan Israel terhadap Palestina.
"Ini sikap resmi kami. Dan secara tertulis, agenda tersebut menjadi fokus di dalam visi misi Prabowo-Sandi, tepatnya di dalam Program Aksi Bidang Politik, Hukum, dan Hankam," katanya.