REPUBLIKA.CO.ID, LOMBOK BARAT -- Kementerian Sosial (Kemensos) melalui Direktur Jenderal (Dirjen) Perlindungan dan Jaminan Sosial menyalurkan bantuan sosial nontunai melalui program keluarga harapan (PKH) di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), pada Senin (26/11). Bantuan PKH diberikan kepada 350 orang ibu-ibu selaku keluarga penerima manfaat (KPM) di Lombok Barat.
Penjabat Balai Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BPPKS) Bandung, Danyi Riani, menyatakan, jumlah penerima manfaat PKH di Lombok Barat pada 2018 sebanyak 39.176. "Tahun 2018 ini sudah menerima bantuan melalui empat tahap. Tiap tahap mereka mendapat Rp 266.350," ujar Danyi.
Pada tahap kempat yang digelar di Lapangan Desa Duman, Lombok Barat, para KPM menerima bantuan sebesar Rp 340.350. "Sekarang diwakili 350 KPM yang berasal dari Kecamatan Lingsar," lanjutnya.
Danyi menyebutkan, sumber daya manusia (SDM) PKH di Lombok berjumlah 129 orang yang terdiri atas dua koordinator kabupaten, dua Peksos supervisor, empat operator, dan 121 pendamping. Dia mengatakan, Lombok Barat menerima bansos dari Kemensos sebesar Rp 157.653.671.600 pada 2018 yang menyasar berupa pos PKH regular, beras sejahtera (Rastra), bansos disabilitas, dan bansos lansia.
"Penyaluran bansos program PKH dilaksanakan secara nontunai melalui lembaga bayar Bank Rakyat Indonesia," katanya.
Dia juga turut mengapresiasi kinerja semua pihak atas realisasi bansos PKH yang telah mencapai lebih dari 90 persen. Ini, dia katakan, sebagai bentuk upaya penurunan angka kemiskinan.
Asisten III Pemkab Lombok Barat Fathurahim mengatakan, program PKH dan bantuan lain Kemensos sangat memberikan dampak positif dan membantu masyarakat. Tercatat pada 2018, lebih dari Rp 157 miliar bantuan digelontorkan Kemensos dalam bentuk PKH, Rastra, dan bantuan lain.
"Semua bantuan yang diberikan sangat bermanfaat, dapat membantu masyarakat terutama bagi mereka yang berusaha untuk mandiri dalam menjalani kehidupan sehari-hari," ujar Fathurahim.
Ketua Komisi VIII DPR Rachmat Hidayat mengatakan selalu mengawasi peruntukan anggaran khusus untuk PKH di NTB. Ia menilai realisasi anggaran bansos PKH di NTB tidak ada masalah dan berjalan baik.
"Semua dikaitkan dengan program nawacita pemerintah 2014-2019. Nawacita ini mengamanatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui tiga pendekatan utama yakni Indonesia sehat, Indonesia pintar, dan keluarga sejahtera," kata Rachmat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika