REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Era digital sudah seharusnya dimanfaatkan sebagai sarana untuk mengimpun data yang akurat dan menjadi dasar dalam penyusunan program dan kebijakan pemerintah. Atas dasar itu, Kemenpora mulai melirik dan menyiapkan digitalisasi data yang berbasis pada Indeks Pembangunan Kepemudaan (IPP) sehingga dapat disusun program-program kepemudaan yang tepat dan terukur, baik di tingkat pusat maupun daerah.
Hal itu terungkap dalam Forum Koordinasi Lintas Sektor Pemberdayaan Pemuda yang digelar Sekretariat Deputi Pemberdayaan Pemuda Kemenpora di Veranda Hotel, Kebayoran Baru, Jakarta 21-23 November 2018. Dalam rakor tersebut, Komunitas Digital Innovation yang bekerjasama dengan Kemenpora, melakukan presentasi mengenai rancangan sistem apalikasi yang dapat menampung dan mengapdate data-data kepemudaan, khususnya mengacu pada IPP yang telah dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS).
“Dengan adanya digitalisasi data, akan memudahkan pemerintah terutama kami di Kemenpora dalam merencanakan program-program yang lebih mengena, sehingga bisa diproyeksikan target untuk menaikkan Indeks Pembangunan Kepemudaan secara lebih terukur,” ujar Sekretaris Deputi Pemberdayaan Pemuda Kemenpora, Esa Sukmawijaya di sela-sela penutupan Forum Koordinasi Lintas Sektor Pemberdayaan Pemuda yang digelar Sekretariat Deputi Pemberdayaan Pemuda, dalam siara pers yang diterima Minggu (25/11).
Kemenpora sebagai leading sector yang menangani kepemudaan, memang terpacu untuk meningkatkan IPP nasional yang relatif masih rendah, yaitu 50,17 pada 2016 dalam skala 0-100. Tanggung jawab besar untuk melunasi ‘utang jasa’ terhadap kaum muda yang memerdekakan bangsa, sekaligus mengoptimalkan momentum bonus demografi saat ini guna mencetak generasi emas 2045, menjadi visi besar pemerintah yang harus diwujudkan dengan menjadikan IPP sebagai paramaternya.
Data 2017, lanjut Esa jumlah pemuda mencapai 63,362 juta jiwa atau sekitar 25 persen dari jumlah penduduk Indonesia. Kemudian pada rentang 2020 sampai 2030, bonus demografi Indonesia mencapai puncaknya dengan perkiraan mencapai 70 persen penduduk berada di usia produktif.
“Kita berharap data digital yang berbasis pada IPP nantinya juga bisa diakses oleh semua stakeholder terkait, termasuk pemerintah daerah. Sehingga ada sinkronisasi kebijakan diantara semua stakeholder, di pusat hingga ke daerah” kata Esa.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
