REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Pengurus Besar Persatuan Guru Republika Indonesia (PB PGRI) menyatakan sikap netralnya dalam Pemilu 2019. PGRI mengimbau seluruh guru agar menghindari ranah politik praktis. Dengan begitu, dunia pendidikan akan bebas dari kegiatan politik.

Ketua Umum PB PGRI Unifah Rosyidi mengatakan, lembaganya berusaha memastikan netralitas guru agak tak terseret kelompok politik mana pun. Ia meyakini guru lebih baik berperan dalam gerakan kemajuan intelektual.

"PGRI menjaga, sampai saat ini, guru lebih pintar. Kami katakan ajak guru sebagai kekuatan moral intelektual hindarkan masuk politik praktis," katanya pada Republika.co.id, Ahad (25/11).

Ia menegaskan PGRI ikut-ikutan bila ada kelompok mengatasnamakan guru honorer condong ke pilihan politik tertentu. Ia merasa pilihan politik kelompok tersebut belum tentu merepresentasikan semua guru honorer.

"Kalau ada kelompok honorer berafiliasi ke kelompok tertentu ini nggak mencerminkan semuanya kok," tambahnya.

Ia membantah kedekatan PGRI dengan pemerintah sebagai bentuk keberpihakan. Menurutnya, hubungan pada pemerintah terjalin karena merupakan mitra dalam memperjuangkan pendidikan.

"Kami ke pemerintah karena memang mitra strategis. Siapa pun pemerintahnya. Kami tidak di kiri dan kanan, di tengah saja," ujarnya. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika