REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Badan Intelijen AS (CIA) telah menyimpulkan putra Mahkota Saudi Pangeran Muhammad bin Salman memerintahkan pembunuhan jurnalis Jamal Khashoggi. Kesimpulan itu diungkap surat kabar AS, the Washington Post mengutip sumber di CIA yang mengetahui penyelidikan tersebut.
Jika terkonfirmasi, laporan ini akan membuat Presiden AS Donald Trump dalam posisi dilema. Trump memiliki kepentingan untuk mempertahankan hubungannya dengan Saudi sebagai sekutu utama dalam melawan Iran di kawasan. AS juga tak mau kehilangan kontrak penjualan senjata yang jumlahnya sangat fantastis.
Saudi merupakan pembeli senjata AS terbesar. Antara 2013 dan 2017, Riyadh membeli sekitar 18 persen dari total penjualan senjata AS atau sekitar 9 miliar dolar AS.
Namun hal itu tak ada apa-apanya dengan janji Saudi di era Donald Trump. Riyadh memiliki ambisi membeli senjata hingga 110 miliar dolar AS. Donald Trump tentu tak mau kehilangan kesepatan dengan nilai cukup besar itu.
"Mereka sekutu yang sangat spektakular dalam hal menciptakan lapangan pekerjaan dan pembangunan ekonomi, sebagai presiden saya harus mengambil banyak hal untuk dipertimbangkan," kata Trump.
Baca juga, Trump dan Erdogan Bahas Pembunuhan Khashoggi.
Namun di sisi lain, Trump akan kian mendapatkan tekanan dari dalam maupun dalam negeri jika membiarkan pembunuh Khashoggi lolos. Apalagi, di tataran internal tak sedikit politikus yang menggoyang Trump dalam kasus hubungan dengan Rusia. Dengan membiarkan, pembunuh Khashoggi lolos, ini berarti sama saja ia 'menelan ludahnya' sendiri.
Jamal Khashoggi
Dalam wawancara terakhir dengan wartawan, Donald Trump mengatakan, masih terlalu dini untuk menyimpulkan laporan CIA tersebut. Ia mengatakan, laporan lengkap mengenai pelaku pembunuhan Khashoggi akan selesai pada Senin (19/11) besok atau Selasa (20/11).
Departemen Luar Negeri AS mengatakan penilaian CIA terhadap kasus ini bukan penilaian final pemerintah AS. "Akhir-akhir ini indikasi pemerintah AS telah membuat keputusan final tidak akurat, masih ada beberapa pertanyaan yang belum terjawab," kata jurubicara Departemen Luar Negeri AS, Heather Nauert dalam pernyataan resminya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika