REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tim Kampanye Nasional Koalisi Indonesia Kerja (TKN KIK) akan memberikan sanksi kepada caleg dari partai koalisi yang tidak menyosialisasikan pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin. TKN meminta caleg dari sembilan partai koalisi untuk segera bergerak mengamankan teritorial masing-masing.
Sekretaris TKN KIK Hasto Kristiyanto melalui keterangan tertulis, Jumat (16/11) di Surabaya, mengatakan, bentuk sanksi yang diberikan terhadap caleg bandel tersebut nantinya diserahkan kepada masing-masing partai politik (parpol). Namun, sekretaris jendral PDIP itu memastikan sanksi pemecatan bagi kader partai berlogo banteng yang tidak menyosialisasikan paslon nomor urut 01.
Hasto mengatakan, keputusan itu dibuat usai konsolidasi Tim Kampanye Daerah (TKD) tingkat Kabupaten/Kota di Jawa Timur (Jatim). Dia mengatakan, apa yang dia sampaikan itu merupakan rekomendasi Rakernas TKN KIK.
"Pemenangan Pilpres dan Pileg 2019 adalah satu tarikan nafas bagi partai koalisi pengusung Jokowi-Ma'ruf Amin," kata dia.
Hasto mengatakan jika ada caleg dari parpol koalisi yang tidak menyosialisasikan Jokowi-Kiai Maruf berarti caleg tersebut tidak bisa membaca kondisi sekarang ini. Kemudian, ia menyinggung kegamangan kubu oposisi.
Partai Demokrat membebaskan kadernya untuk memilih calon presiden. Hasto mengatakan kalau Demokrat membebaskan calegnya mendukung paslon, itu berarti ‘silakan kalau mau mendukung Pak Jokowi-Kiai Maruf’.
Hasto menilai kegamangan Demokrat karena Prabowo tidak bisa memberikan harapan bagi elektabilitas parpol. Hal itu lantaran sejumlah hal seperti Prabowo sering minta maaf. Dia mengatakan, kampanye berjalan 1,5 bulan, tetapi kubu oposisi sudah tiga kali minta maaf.
Alasan lainnya, Hasto berpendapat, Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak nyaman di koalisi Prabowo karena banyak kampanye negatif.
"Terlebih Capres, cawapres, Ketua Tim dan bendahara, semua berasal dr Gerindra, jadi apa yang didapat Mas AHY?" kata Hasto.
Sekretaris TKN itu mengaku sangat memahami sikap Demokrat. Terelebih jika berkaca pada hasil survei internal dilakukan oleh koalisi, yakni pemilih Gerindra, Golkar, Demokrat, Nasdem, dan PAN itu berimpitan.
"Kalau Gerindra turun, partai lain yang beririsan tadi akan naik. Jadi sikap Demokrat sangat wajar untuk amankan kepentingan legislatif Partainya agar bisa berlaga di 2024," kata Hasto lagi.
Hadir dalam acara Ketua TKD Jatim Machfud Arifin dan ratusan anggota TKD lainnya. Hasto pun kembali mengingatkan kepada TKD Jatim bahwa target suara nasional Jokowi-Kiai Maruf adalah 70 persen.
Dia meminta agar seluruh tim kampanye, mesin parpol dan relawan bersatu padu memenangkan pasangan Jokowi-Ma'ruf. "Kita tidak hanya sekadar sedang memenangkan Pak Jokowi-Ma'ruf, tetapi sedang memenangkan nasib kita, memenangkan masa depan kita di tangan pemimpin yang lahir dari rakyat," kata Hasto. Rizkyan Adiyudha
Ikuti Whatsapp Channel Republika