REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Seluruh jajaran kenavigasian di Tanah Air, harus mampu mengoptimalkan aset-aset yang dimiliki dalam rangka memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Selain itu, dalam pelayanan, harus juga memperhatikan teknologi melalui pengembangan teknologi kenavigasian sebagai harmonisasi data dan informasi antara shore base dan on board.
Demikian pernyataan itu terungkap dalam rakornis yang mengambil tema “Penguatan Kelembagaan dan Pelayanan Dalam Mewujudkan Konektivitas di bidang Kenavigasian” dibuka oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut yang diwakili oleh Direktur Kenavigasian, Basar Antonius. Rakornis dihadiri oleh seluruh jajaran Kenavigasian di seluruh Indonesia.
Dalam rangka menyamakan persepsi dan pemahaman pelaksanaan tugas di lapangan, terutama bidang navigasi pelayaran, Kementerian Perhuhungan cq. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut melaksanakan Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Kenavigasian yang bertempat di hotel Whydam Surabaya, Jawa Timur tanggal 15-17 November 2018.
"Untuk menjamin keamanan dan keselamatan pelayaran terutama saat keluar dan masuknya kapal perlu penetapan dan pengaturan alur pelayaran untuk mengetahui kondisi perairan bagi kapal yang menuju ataupun ke luar ke pelabuhan," kata Basar Antonius.
Basar juga menyampaikan bahwa seluruh jajajaran Direktorat Kenavigasian dituntut secara berkesinambungan untuk berinovasi dalam mengelola peran dan fungsi kenavigasian serta berani melakukan sesuatu yang baru guna menemukan cara dan bentuk yang lebih baik dalam rangka membantu dan memberdayakan seluruh komponen kekuatan di bidang kenavigasian.
"Keberhasilan penataan dan penyelenggaraan transportasi laut sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, harus didukung dengan penguatan kelembagaan dan pelayanan kepada masyatakat," kata Basar Antonius dalam keterangannya yang diterima Republika.co.id, Kamis (15/11).
Selain itu, saat ini, reformasi keuangan negara mengamanatkan pergeseran sistem penganggaran dari tradisional ke penganggaran berbasis kinerja. Pergeseran sistem keuangan tersebut memberikan peluang bahwa instansi pemerintah yang tugas pokok dan fungsinya memberikan pelayanan kepada masyarakat dapat menerapkan pola pengelolaan keuangan yang fleksibel dengan mengutamakan produktivitas, efisiensi, dan efektifitas.
“Prinsip-prinsip pengelolaan keuangan tersebut menjadi dasar instansi pemerintah utuk menerapkan pengelolaan keuangan sebagai Badan Layanan Umum (BLU) dengan harapan bisa menjadi langkah awal dalam pembaharuan manajemen keuangan sektor publik, demi meningkatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat” kata Basar.
Terkait dengan hal ini, lanjut Basar, dengan melihat potensi yang dimiliki oleh beberapa Distrik Navigasi dan terkait dengan peran dan fungsi dalam melayani masyarakat untuk mewujudkan keselamatan pelayaran, maka sudah seharusnya jajaran Kenavigasian bisa memanfaatkan aset-aset yang dimiliki agar dapat lebih optimal, melalui upaya-upaya pengelolaa keuangan sebagai Badan Layanan Umum.
Untuk itu, Basar juga beharap, agar melalui Rakornis Kenavigasian tahun 2018 dapat memberi manfaat besar bagi peningkatan kinerja kenavigasian, penguatan kelembagaan, dan pelayanan di bidang kenavigasian di seluruh Indonesia, sehingga dedikasi yang telah ditunjukkan selama ini akan lebih berhasil guna.
Kasubdit Penataan Alur dan Perlintasan, Tofan Rindoyo mewakili Direktur Kenavigasian menyampaikan, bahwa kegiatan Rakornis Kenavigasian 2018 dilaksanakan dengan tujuan untuk menyamakan persepsi dan pemahaman segenap jajaran Direktorat Kenavigasian baik di kantor pusat maupun Distrik Navigasi seluruh Indonesia agar senantiasa siap dalam mengemban tugas di lapangan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
