REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Jusuf Kalla menceritakan pernah menemukan jalan di sebuah desa di Nusa Tenggara Barat (NTB) cepat rusak karena kualitas pembangunannya buruk. Padahal, dana desa terus meningkat setiap tahunnya.
"Saya pernah mengunjungi suatu desa di NTB, kemudian saya periksa jalannya, hanya 600 meter (tetapi) biayanya hampir Rp 400 juta. Kemudian saya ambil bambu, saya korek sedikit saja sudah muncul batu-batunya. Jadi kalau dilalui mobil langsung habis itu jalan (aspal)," kata wapres.
Wapres JK mengungkapkan itu saat membuka Rapat Koordinasi Nasional dan Evaluasi Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2018 di Hotel Sultan Jakarta, Rabu (14/11).
Dengan adanya temuan tersebut, Wapres meminta pemerintah daerah untuk mengawasi betul pengelolaan dana desa. Dengan demikian, tujuan dari pemberian anggaran tersebut benar dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur masyarakat desa.
Wapres mengatakan banyak hal harus dievaluasi dari pemberian dana desa yang telah berjalan empat tahun terakhir. Misalnya, jumlah dana yang diberikan dan kualitas pembangunan.
Selain itu, Wapres meminta pemerintah daerah untuk meningkatkan pengawasan dan pendampingan bagi para kepala desa dan perangkat desa. Langkah ini agar pembangunan di desa dapat berjalan sesuai dengan program Pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi serta Kementerian Dalam Negeri.
"Artinya adalah perlu pengawasan yang baik dan pendampingan yang baik daripada sistem ini, yang dilaksanakan oleh Kementerian Desa, tetapi sistem organisasinya tetap menjalankan apa yang struktur pemerintahan desa diatur di Kemendagri," ujar Wapres.
Cegah urbanisasi
Selain itu, JK mendorong dana desa tidak hanya digunakan untuk membangun infrastruktur, melainkan juga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat desa. Jika pendaptan masyarakat desa meningkat maka dapat meminimalisir urbanisasi.
Jusuf Kalla tak menampik saat ini urbanisasi semakin meningkat. Jumlah penduduk desa yang makin berkurang, karena pertumbuhan dan perluasan industri.
"Karena begitu timbul industri-industri tentu di sekitar kota, karena hampir semua industri itu berada di sekitar kota, karena fasilitasnya dan sebagainya, tapi sekarang juga mulai berobah ke daerah, maka akan timbul dibutuhkan tingkat buruh yang baik," ujar dia.
Dengan upah minimum regional saat ini pendapatan buruh lebih besar ketimbang pendapatan petani. Upah minimum regional di sekitar Jakarta, Bekasi, dan Tangerang mencapai Rp 4 juta per bulan.
Sementara, petani dengan lahan yang hanya 0,3 hektare dan dikerjakan oleh 3 orang keluarga menghasilkan pendapatan sekitar Rp 15 juta per tahun. Artinya pendapatan sebagai petani yakni dibawah Rp 1 juta per bulan.
Karena itu, secara otomatis penduduk desa banyak yang melakukan urbanisasi ke perkotaan. "Selama pendapatan masyarakat itu lebih rendah dibanding daripada UMR, maka akan terjadi urbanisasi sehingga desa sepi," kata Jusuf Kalla.
JK mengatakan, banyak desa yang mengalami kekurangan tenaga kerja misalnya saja Jepang. Di Indonesia masih banyak anak-anak muda yang tinggal di desa.
Namun, menurut JK, dalam beberapa tahun ke depan masyarakat desa akan didominasi oleh orang tua. "Pada waktunya nanti umur petani kita makin lama akan makin tinggi secara rata-rata, sekarang umur petani rata-ratanya 40 tahun, beberapa tahun yang lalu 35 tahun," ujar Jusuf Kalla.
Peningkatan kesejahteraan, dan produktivitas masyarakat desa harus menjadi perhatian pemerintah. Jusuf Kalla mendorong agar desa harus lebih maju dan lebih menarik bagi anak-anak muda, sehingga tidak terjadi urbanisasi yang berlebihan.
Karena itu, Jusuf Kalla mendorong agar dana desa digunakan untuk pembangunan pertanian yang bernilai tinggi dan tidak hanya mengandalkan padi. Selain itu, dana desa diharapkan dapat digunakan untuk membeli bibit unggul untuk komoditas yang bernilai tinggi misalnya kopi, cokelat, buah-buahan, dan hortikultura.
"Jangan hanya mengandalkan padi, penting untuk menjaga suatu swasembada, sangat penting sekali, tapi kita juga penting untuk menjaga pendapatan masyarakat agar mereka tidak meninggalkan pedesaan menuju perkotaan," kata Jusuf Kalla.
Jusuf Kalla menilai pembangunan desa sangat penting untuk menjaga keseimbangan. Artinya program pembangunan desa akan seimbang dengan penghasilan masyarakatnya.
Jusuf Kalla mengatakan, apabila terlalu banyak masyarakat desa yang melakukan urbanisasi maka di perkotaan akan timbul masalah pengangguran dan kriminalitas. Karena itu, dana desa yang selalu meningkat tiap tahun diharapkan dapat menciptakan keseimbangan antara kota dan desa.
"Jadi menjaga keseimbangan antara kota dan desa, karena itu lah maka dana desa itu dikucurkan tiap tahun akan bertambah, sehingga akan terjadi suatu kemakmuran yang merata di republik ini," ujar Jusuf Kalla.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
