REPUBLIKA.CO.ID, MATARAM -- Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Sitti Rohmi Djalilah mengatakan proses dan mekanisme pembangunan rumah warga terdampak gempa akan dipermudah, termasuk dari model bangunan. Rohmi menjelaskan, rapat koordinasi percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi di kantor Kementerian koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) yang dihadiri Gubernur NTB Zulkieflimansyah pada Senin (12/11) kemarin, menelurkan keputusan tentang model bangunan yang lebih lunak. Bangunan ini tidak terpaku pada rumah instan sederhana sehat (Risha).

"Yang penting tahan gempa, tidak pakai uji-uji. Yang penting sesuai struktur (tahan gempa), silakan dibangun," ujar Rohmi di Mataram, NTB, Selasa (13/11).

Meski begitu, Rohmi menegaskan hal ini tidak dimaknakan sebagai penurunan standar bangunan yang memenuhi kaidah tahan gempa. "Tetap tahan gempa karena kalau kita bangun sesuai struktur kan tahan, bangunan yang struktur bagus dan kuat, tidak roboh," lanjutnya.

Rohmi menilai, keputusan tersebut sangat positif dan akan mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi yang selama ini kerap terkendala ketersediaan bahan bangunan. Selain itu, Rohmi juga menyoroti hunian sementara (huntara) yang sangat dibutuhkan warga sembari menunggu bantuan rumah dari pemerintah pusat. Rohmi mendorong berbagai pihak untuk membantu mendirikan huntara.

"Huntara baru sekira 55 persen sampai 60 persen. Kita dorong supaya seluruh pihak perhatikan itu, terutama Pemkab/Pemkot melihat warga yang belum tertangani (huntara)," kata dia menambahkan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika