REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah menyelesaikan 116 dari 1.200 unit Hunian Sementara (Huntara) bagi korban gempa di Sulawesi Tengah. Sebanyak 116 unit Huntara yang selesai dibangun ini dapat dihuni pertengahan Desember 2018.
Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla didampingi Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Bambang Brodjonegoro dan Menteri Agraria dan Tata Ruang ATR Sofyan Djalil, Kepala BMKG Dwikorita Karnawati dan Kepala BNPB Willem Rampangilei meninjau lokasi korban gempa di Desa Mpanau, Kabupaten Sigi dan Kelurahan Petobo, Kota Palu, Sulawesi Tengah, Ahad (11/11).
Wapres mengatakan, kunjungannya tersebut untuk memastikan progres penyelesaian pembangunan Huntara . Menurut Wapres, diperlukan langkah-langkah percepatan pembangunan Huntara yang secara bertahap harus mulai bisa dihuni akhir Desember 2018, mengingat sudah memasuki musim hujan sehingga masyarakat bisa pindah dari tenda.
Menanggapi pernyataan Wapres, Menteri PUPR mengatakan, untuk mempercepat pembangunan Huntara, masing-masing kontraktor dari BUMN Karya akan terus melakukan penambahan tenaga kerja sehingga waktu kerja dapat ditambah hingga malam hari dengan sistem shift. Jumlah unit Huntara yang dibangun akan bertambah dengan perkembangan data pengungsi yang membutuhkan.
“Huntara yang dibangun dengan model knockdown berukuran 12 x 26,4 meter persegi, dibagi menjadi 12 bilik dimana setiap biliknya akan dihuni oleh satu keluarga. Rencananya pertengahan Desember pengungsi sudah bisa masuk ke huntara," kata Menteri PUPR.
Menurut Menteri PUPR, Huntara digunakan sebagai transit pengungsi dari tenda sampai dengan hunian tetap dan relokasi permukiman selesai. Biaya pembangunan Huntara per unit Rp 500 juta, dilengkapi empat toilet, empat kamar mandi, septik tank, tempat mencuci, dapur dilengkapi listrik 450 watt untuk setiap bilik. "Untuk pemasangan listrik dan pembayarannya akan dikoordinasikan dengan Kementerian ESDM dan PLN, pasti ada kebijakan tersendiri untuk membantu pengungsi," ujarnya.
Ketua Satgas Penanggulangan Bencana Sulawesi Tengah Kementerian PUPR Arie Setiadi Moerwanto mengatakan, dari 1.200 huntara yang direncanakan, lokasi yang sudah terverifikasi tersebar di 48 titik, yakni di Donggala sembilan lokasi, Palu 21 lokasi, dan Sigi 18 lokasi. Dari jumlah tersebut sebanyak 506 rencana huntara sudah terukur untuk penentuan tata letaknya (layout) dan sebanyak 116 unit dalam proses penyelesaian. Sehingga secara keseluruhan dari target 1200 unit telah tercapai progres fisik sebesar 19,27%.
Huntara tersebut akan dibangun dengan sistem cluster pada lima zona dengan mempertimbangkan faktor ketersediaan lahan dan keamanan lokasi dari dampak gempa. Setiap cluster terdiri atas 10 unit huntara tahan gempa, akan dibangun satu buah sekolah PAUD dan sebuah SD, tempat sampah, ruang terbuka untuk kegiatan warga, serta tempat parkir sepeda motor. "Kita buat senyaman mungkin karena digunakan dalam jangka waktu cukup lama untuk satu hingga dua tahun sambil menunggu sampai relokasi hunian tetap yang dibangun Pemerintah selesai," tutur Arie.
Untuk memenuhi kebutuhan air bersih di setiap unit Huntara yang dibangun, Kementerian PUPR juga melakukan pengeboran sumur air tanah dengan perkiraan kebutuhan total air sebesar 45 liter per detik dengan kebutuhan masing-masing di Palu sebesar 18 liter per detik, Donggala 8,51 liter per detik, dan Sigi 18,5 liter per detik. Dari total 42 titik rencana pengeboran sumur, sebanyak 8 titik telah selesai diuji geolistrik.
Kementerian PUPR juga tengah melakukan perbaikan kerusakan jaringan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di 12 lokasi yang tersebar di Palu, Donggala dan Sigi. Dari ke 12 lokasi, SPAM Salena IPA di Kota Palu telah selesai perbaikannya, sementara SPAM Duyu I (Gawalise) dengan layanan 20 liter per detik progres perbaikannya sudah 50%.
Ikuti Whatsapp Channel Republika