REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Keputusan personal Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra terkait dengan profesinya sebagai pengacara berbuntut pada keributan partainya dan PBB. Keputusan itu membuat Gerindra mengungkit hubungan keduanya di masa lalu hingga permintaan agar Yusril tidak lagi menyindir Prabowo Subianto. 

Yusril Ihza Mahendra menyatakan tidak mendukung Prabowo-Sandi lantaran takut "digergaji" Partai Gerindra. Ahli hukum tata negara itu menuturkan, Sandi memang pernah mengajaknya bicara dan bergabung. 

Namun, Yusril mempertanyakan soal nasib partai pendukung Prabowo-Sandi, utamanya soal strategi yang disiapkan agar partai pendukung juga berjaya di Pileg 2019. Prabowo-Sandi, kata Yusril, tidak memberikan jawaban pasti.

Pernyataan ini langsung memancing reaksi dari Ketua DPP Partai Gerindra AS Kobalen. Ia mempermasalahkan pernyataan Yusril bahwa dirinya tidak mendukung Prabowo-Sandi lantaran takut 'digergaji' Partai Gerindra. 

Ia menilai pernyataan Yusril tersebut sangat tidak beralasan dan tendensius. Sebab, ia menilai, komunikasi politik yang dilakukan Gerindra dan Yusril terbangun dengan baik.

"Sepengetahuan saya, sampai saat ini tidak pernah ada polemik. Bahkan di beberapa daerah terbentuk koalisi bersama dalam mendukung calon kepala daerah" ujar Kobalen dalam keterangnnya, Jumat (9/11).

Kobalen kemudian mencontohkan koalisi pada Pilkada Belitung Timur 2016. Kala itu, ia menerangkan, Yusril meminta langsung ke Gerindra agar membantu politikus PBB Yuslih Ihza Mahendra pada Pilkada Belitung Timur 2016.

Kobalen mengutarakan Yusril meminta bertemu dengan Hashim Djokohadikusumo untuk mendapatkan dukungan Gerindra bagi kakak kandungnya tersebut. “Yusril suatu hari menghubungi saya untuk itu. Saya kondisikan dan kami bertemu bertiga,” kata dia. 

Kemudian, Kobalen menambahkan, partai akhirnya memutuskan memberikan dukungan kepada Yuslih. Tidak hanya itu, Gerindra juga tidak meminta mahar atau syarat lain atas keputusan mendukung kakak Yusril tersebut. 

“Kebetulan saat itu saya yang diminta langsung oleh Pak Hashim untuk mengawal rekomendasi Gerindra. Saya kira Yusril tidak lupa akan hal ini,” kata Kobalen. 

Ketua Umum Partai Bulan Bintang Yusril Ihza memberikan sambutan saat acara Pengundian Nomor Urut Peserta Pemilu 2019 di Kantor KPU, Jakarta, Ahad (18/2).

Kobalen mengatakan Yusril tidak seharusnya melupakan hal tersebut karena terkait dengan integritasnya. Kobalen yang saat ini juga tercatat sebagai caleg Partai Gerindra Dapil Provinsi Bangka Belitung menyarankan Yusril bersikap konsisten dengan pernyataannya kalau ingin dikenal sebagai politikus yang memiliki integritas. 

Terkait integritas, ia mengatakan, Yusril dulu sangat kencang menyuarakan agar kader-kader Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) bergabung ke PBB pascapembubaran oleh pemerintah. Namun, sekarang Yusril justru berada di pihak yang membubarkan HTI.

Kobalen bukan satu-satunya yang merespons Yusril. Ketua DPP Partai Gerindra Sodik Mujahid mengomentari pernyataan Yusril yang meragukan kontribusi Prabowo-Sandiaga Uno terhadap umat Islam. Ia mengatakan pernyataan tersebut akan menimbulkan multitafsir. 

Bahkan, ia mengatakan, pernyataan tersebut akan berpotensi ditafsirkan bahwa jasa pasangan nomor urut 01, Joko Widodo-Ma'ruf Amin, kepada Islam lebih besar dibanding Prabowo-Sandiaga. "Tentunya, akan dianggap pernyataan yang menggelikan oleh umat Islam sendiri,” kata dia saat dihubungi Republika.co.id, Sabtu (10/11).

Karena itu, ia meminta agar Yusril tidak lagi mengganggu Prabowo lagi. Terutama, setelah Yusril memilih untuk menjadi pengacara Joko Widodo-Ma'ruf Amin dibandingkan bergabung dengan Prabowo-Sandiaga.

Menurut Sodik, Prabowo bukan sosok yang doyan mengumbar perbuatannya di publik, termasuk perjuangannya untuk umat Islam dan rakyat miskin. Justru, Sodik menilai, Prabowo tulus membangun bangsa. 

"Kami memahami dan menghargai keputusan YIM jadi pengacara Jokowi dan Ma'ruf. Jadi, jangan ganggu Pak Prabowo lagi," kata Sodik.

Anggota Direktorat Hukum dan Advokasi Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi Habiburokhman juga meminta Yusril tidak mengambinghitamkan Prabowo Subianto. BPN meminta Yusril tidak mencari-cari alasan untuk menjatuhkan Prabowo.

"Kalau mau dukung Jokowi ya dukung saja. Jangan cari-cari seolah-olah Pak Prabowo dijadikan kambing hitam. Saya kira alasan sulit menghubungi Pak Prabowo tidak mendasar," kata dia. 

Kuasa hukum Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Yusril Ihza Mahendra (tengah) bersama Ketua HTI Rokhmat S Labib (kiri) dan Jubir HTI Ismail Yusanto (kanan). (Republika/Prayogi)

PBB Merespons

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Bulan Bintang (PBB) Afriansyah Ferry Noor menjawab pernyataan Kobalen yang menyinggung politik "balas jasa" lantaran dukungan Gerindra terhadap kakak kandung Yusril, yakni Yuslih, pada Pilbup Belitung Timur. 

Ia mengatakan dukungan Gerindra pada Yusilh lebih didasari figuritas calon kepala daerah. "Karena partai-partai mendukung calon di pilkada melihat elektabilitas. dan Yuslih itu bagus, maka Gerindra ikut berkoalisi," kata dia dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Ahad (11/11).

Ferry juga mengecam pernyataan Kobalen bahwa Gerindra tidak menerima dana sepeser pun atas dukungan Yuslih. DPP Gerindra memang tidak menerima dana, tetapi DPC Gerindra Belitung Timur mendapat fasilitas dan biaya operasional untuk kampanye.

Menurut Ferry, pernyataan Kobalen tidak ada hubungannya jika dikaitkan dengan ucapan Yusril soal ‘digergaji’. Dalam konteks Pemilu 2019, menurut Ferry, soal istilah "menggergaji" yang dimaksud Yusril itu adalah pembagian zona daerah pemilihan (dapil).

"Bagaimana Ketum PBB meminta apa ada jaminan PBB bisa menang di dapil yang ada caleg Gerindranya, jika PBB berkoalisi di dalam Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi," ujarnya.

Ia menerangkan, Yusril menuntut Prabowo dapat memberi jaminan agar Partai Gerindra tidak "menggergaji" atau menggerus suara partai koalisi. Ini termasuk suara PBB jika bergabung dalam tim sukses pasangan capres-cawapres nomor 02 di Pilpres dan Pileg 2019. 

"Saya mengkritik AS Kobalen karena telah mencampuradukkan persoalan istilah 'gergaji 'dengan koalisi Gerindra bersama PBB saat Pilbup Belitung Timur tahun 2016. Itu pernyataan ngaco karena tak ada korelasi antardua hal tersebut," kata Ferry.

Baca Juga: PA 212 Klaim Mayoritas Kader PBB Setia kepada Ijtima' Ulama

Giliran Ferry mengungkapkan kerja sama masa lalu, yakni pada Pilpres 2014 dan Pilgub DKI 2017. Ia menerangkan PBB all out membantu Prabowo-Hatta Rajasa maju di Pilpres 2014. Selain itu, turut membantu Sandiaga dalam Pilgub DKI 2017. 

Dalam kesempatan tersebut, Ferry juga minta Kobalen untuk bertanya kepada senior di Partai Gerindra, Jusuf AR, berapa dana yang disediakan oleh Yusril ketika akan maju dalam Pilgub DKI. ”Padahal dalam kampanye dukung Prabowo-Hatta tahun 2014, kami gunakan dana sendiri, tidak sepeser pun dari Gerinda atau Prabowo Hatta," kata dia.

Ferry menegaskan, jika Partai Gerindra masih mempersoalkan keberadaan Yusril di kubu Jokowi-Ma’ruf, dirinya juga meminta agar Prabowo-Sandi membuka poin-poin draf aliansi. Ia mempertanyakan alasan poin-poin draf aliansi tidak dibicarakan. 

“Undang semua partai pendukung. Itu yang jadi persoalannya kenapa Bang Yusril menyebut jangan sampai ada "menggergaji" suara PBB oleh antarpartai koalisi, khususnya Gerindra," kata dia.

Ferry pun kemudian tidak membawa keputusan Yusril menjadi kuasa hukum paslon Jokowi-Ma'ruf jangan ke persoalan internal partai. Ia pun meminta Gerindra jangan ikut campur mengurusi internal partai besutan Yusril itu. 

“Jadi, kami meminta elite Gerindra jangan memperunyam masalah. Masing-masing saja dan jangan urusin internal PBB," kata Ferry. 

Komunikasi Tersendat

(Kiri-kanan) Ketua Pengarah Panitia Ijtima Ulama Abdul Rasyid Abdullah Syafii, Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra, Presiden PKS Sohibul Imam, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais, Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama (GNPF-U) Yusuf Martak, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al Jufri, dan Ketua Umum Partai Berkarya Hutomo Mandala Putra. (ANTARA)

Direktur Eksekutif Media Survei Nasional (Median) Rico Marbun menilai ada komunikasi yang tersendat antara Yusril dan Prabowo. Karena itu, jika Prabowo melakukan komunikasi politik yang baik dengan Yusril bersama PBB-nya maka bukan tidak mungkin partai tersebut memberikan dukungan pada pasangan Prabowo-Sandi.

"Jadi Prabowo sebaiknya sering secara terbuka dan demonstratif mengadakan pertemuan di antara mesin politik pemenangan, termasuk partai-partai yang di dalamnya ada PBB," kata dia.

Sebab, ia menilai, Yusril belum sepenuhnya merapat ke Jokowi-Ma’ruf. “Artinya masih ada waktu bagi Prabowo," ujar dia kepada Republika.co.id, Jumat (9/11).

Sementara Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan justru memandang pilihan profesional Yusril terkait profesionalnya dan posisi politiknya sebagai dua hal berbeda. Ia menyampaikan, Yusril merapat ke Jokowi-Ma'ruf hanya sebagai kapasitasnya sebagai seorang advokat. 

"Itu kan profesi (Yusril). Profesinya sebagai pengacara. Profesi dengan partai kan berbeda," kata dia kepada Republika.co.id, Jumat (9/11).

Syarief meyakini publik tentu akan memahami bahwa posisi Yusril di pihak Jokowi-Ma'ruf hanya sebagai pengacaranya. Syarief juga mengatakan, keberadaan Yusril di kubu Jokowi tersebut tidak akan berpengaruh pada suara dukungan untuk Prabowo-Sandi sebagai pasangan kandidat yang diusung Demokrat. 

Menurut dia, suara dukungan Prabowo-Sandi tidak akan menurun hanya karena Yusril yang merapat ke Jokowi. Syarief juga menegaskan, Demokrat akan tetap konsisten mendukung pencalonan Prabowo-Sandi dan mengupayakan agar pasangan tersebut pada Pilpres 2019.

Dikaitkan dengan DN Aidit

Yusril Ihza Mahendra. (Republika/Mahmud Muhyiddin)

Setelah menjadi pengacara Jokowi-Ma'ruf, Yusril dikaitkan mempunyai hubungan akrab dengan mendiang politikus PKI Dipa Nusantara (DN) Aidit. Yusril mengungkapkan ada pihak yang menanyakan hubungan dirinya dengan Aidit. 

Menurut Yusril itu muncul di sebuah grup whatsapp salah satu kubu yang mendukung calon presiden dan wakil presiden di pemilihan presiden (Pilpres) 2019.  Meski sama-sama berasal dari Pulau Belitung, Yusril mengaku tidak pernah bertemu dengan Aidit sampai wafatnya pada 1965 silam. 

Namun, ayahnya, yakni Idris bin Haji Zainal, kenal baik dengan Aidit karena mereka hampir seusia. "Kalau DN Aidit pulang ke Belitung, kadang bertemu juga dengan ayah saya. Ayah DN Aidit, Abdullah Aidit adalah ketua Nurul Islam Belitung, yang tahun 1947 berubah menjadi cabang Masyumi," kata Yusril dalam pesan singkatnya, Sabtu (10/11).

Menurut Yusril, sebagian keluarga DN Aidit di Belitung menjadi anggota Masyumi. Akan tetapi, mereka yang merantau seperti DN Aidit dan Subron Aidit bergabung bersama PKI. 

Murad Aidit, adik paling bungsu DN Aidit yang wafat dua tahun lalu, menjadi aktivis Partai Buruh. Ia menambahkan, secara ideologi keluarganya dan keluarga DN Aidit yang PKI sangat bermusuhan. 

Akan tetapi, secara ideologis juga, keluarganya dan keluarga Aidit yang Masyumi tentu tidak bermusuhan. "Namun sebagai sesama orang sekampung, hubungan kami baik-baik saja. Anak DN Aidit, Ilham Aidit, sesekali bertemu saya dan dia memanggil saya “abang”. Dia selalu bertanya bagaimana perkembangan PBB," kata dia.

Yusril menambahkan, Ketua Umum Masyumi M Natsir pernah bercerita bahwa dia selalu berkelahi dengan DN Aidit dalam politik. Akan tetapi, ketika istirahat sidang DPR, Aidit membawa secangkir kopi dan membukakan bungkus rokok untuk disodorkan kepada Natsir. 

"M Natsir juga bercerita ketika sedang menunggu becak di depan Gedung DPR di Lapangan Banteng, tiba-tiba Aidit lewat naik sepeda. Lalu Aidit bilang, ‘Bung Natsir, ayo saya bonceng,’” kata Yusril.

Karena itu, Yusril, yang saat ini menjadi pengacara Jokowi-Ma’ruf, berharap hubungannya dengan kubu Prabowo-Sandiaga baik-baik saja. Meski bersebarangan dalam pandangan politik, ia mengatakan, hubungan tetap terjaga seperti pemimpin Masyumi M Natsir dengan pemimpin PKI D.N Aidit. 

"Ketika saya beda dengan anda dalam hal yang sebenarnya tidak ideologis, yakni kesediaan saya menjadi lawyer Jokowi Ma’ruf, bisakah kita tetap baik antar sesama dan saling menghormati seperti Mohammad Natsir dengan DN Aidit? Bisakah kita menghentikan segala macam hujatan, hanya karena kita beda dalam menetukan pilihan dan beda dalam strategi politik?" kata Yusril.

Ikuti Whatsapp Channel Republika