REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Bulan Bintang (PBB) Afriansyah Ferry Noor, meminta Partai Gerindra untuk tidak ikut campur mengurusi internal partai besutan Yusril Ihza Mahendra tersebut. Permintaan ini terkait keputusan Yusril yang telah resmi menjadi pengacara pasangan Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin.
"Keputusan Pak Yusril menjadi kuasa hukum paslon Jokowi-Ma'ruf jangan dibawa-bawa ke persoalan internal partai. Jadi kami meminta elite Gerindra jangan memperunyam masalah. Masing-masing saja dan jangan urusin internal PBB," tegas Afriansyah Ferry Noor dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Ahad (11/11).
Ferry juga menjawab pernyataan Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra AS Kobalen yang menyinggung politik 'balas jasa' lantaran dukungan Gerindra terhadap kakak kandung Yusril Ihza Mahendra yaitu Yuslih Ihza Mahendra saat Pemilihan Bupati (Pilbup) Belitung Timur 2016 lalu. Menurut Ferry, pernyataan Kobalen tidak ada hubungannya jika dikaitkan dengan ucapan Yusril yang menuntut calon presiden (capres) Prabowo Subianto dapat memberi jaminan agar Partai Gerindra tidak "menggergaji" atau menggerus suara partai koalisi.
"Saya mengkritik AS Kobalen karena telah mencampuradukkan persoalan istilah 'gergaji 'dengan koalisi Gerindra bersama PBB saat Pilbup Belitung Timur tahun 2016. Itu pernyataan ngaco karena tak ada korelasi antardua hal tersebut," kata Ferry.
PBB, menurut dia, sudah all out dalam membantu Prabowo-Hatta Rajasa maju di Pilpres 2014. Selain itu, turut membantu Sandiaga dalam Pilgub DKI 2017 lalu.
Menurut Ferry, soal istilah 'menggergaji' yang dimaksud Yusril itu adalah pembagian zona daerah pemilihan (dapil). "Bagaimana Ketum PBB meminta apa ada jaminan PBB bisa menang di dapil yang ada caleg Gerindranya, jika PBB berkoalisi di dalam Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi," ujarnya.
Untuk persoalan dukungan Gerindra pada kakak kandung Yusril, Yuslih Ihza Mahendra di Pilbup Belitung Timur lebih didasari figuritas calon kepala daerah. "Karena partai-partai mendukung calon di pilkada melihat elektabilitas. dan Yuslih itu bagus, maka Gerindra ikut berkoalisi," ungkapnya.
Ferry juga mengecam pernyataan Kobalen bahwa Gerindra tidak menerima dana sepeser pun atas dukungan Yuslih. DPP Gerindra memang tidak menerima dana. Namun DPC Gerindra Belitung Timur mendapat fasilitas dan biaya operasional untuk kampanye.
Dalam kesempatan tersebut, Ferry juga minta Kobalen untuk bertanya kepada senior di Partai Gerindra, Jusuf AR, berapa dana yang disediakan oleh Yusril ketika akan maju dalam Pilgub DKI. "Padahal dalam kampanye dukung Prabowo-Hatta tahun 2014, kami gunakan dana sendiri, tidak sepeser pun dari Gerinda atau Prabowo Hatta," ungkapnya.
Ferry menegaskan, jika Partai Gerindra masih mempersoalkan keberadaan Yusril di kubu Jokowi-Ma-ruf, dirinya juga meminta agar Prabowo-Sandi membuka poin-poin draf aliansi. "Masalah poin-poin draf aliansi kenapa tidak dibicarakan, undang semua partai pendukung. Itu yang jadi persoalannya kenapa Bang Yusril menyebut jangan sampai ada "menggergaji" suara PBB oleh antarpartai koalisi, khususnya Gerindra," tegasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika