Ahad 11 Nov 2018 16:42 WIB

Jumlah Warga Miskin Kota Bandung Diklaim Menurun

Tahun 2018 jumlah warga miskin Bandung turutn 0,17 persen.

Rep: Zuli Istiqomah/ Red: Gita Amanda
Kemiskinan, ilustrasi
Foto: Republika/Yogi Ardhi
Kemiskinan, ilustrasi

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Pemerintah Kota Bandung melalui Dinas Sosial (Dinsos) terus memperbarui pendataan jumlah warga miskin di Kota Bandung. Tahun 2018 ini jumlah warga miskin di Kota Kembang diklaim menurun.

Hal ini disampaikan oleh Kepala Dinsos Kota Bandung Tono Rusdiantono. Tono menyebutkan ada penurunan jumlah warga miskin meskipun belum terlalu signifikan.

"Mungkin masih kurang signifikan tapi ada penurunan warga miskin. Meskipun sedikit 0,17 persen ada penurunan," kata Tono saat dihubungi, Ahad (11/11).

Toni menyebutkan jika disebutkan dengan angka penurunan berkisar 1.000 orang. Di mana pada tahun 2017 Jumlah warga miskin di kota Bandung berdasarkan Basis Data Terpadu (BDT) nasional mencapai 117 ribu kepala keluarga (KK) atau 444 ribu jiwa.

Pada tahun 2018 ini, ada penurunan yakni menjadi 443 ribu jiwa. Data ini dilihat dari berkurangnya jumlah penerima program bantuan manfaat yang diberikan baik pemerintah pusat dan daerah.

"Kebetulan ada yang naik kelas. Naik kelas itu ada yang keluar dari keluarga penerima manfaat," ujarnya.

Menurutnya, penurunan jumlah warga miskin ini menjadi bukti keberhasilan program-program pemberdayaan yang selama ini digulirkan. Meskipun jumlahnya belum terlalu signifikan. Namun hal tersebut menunjukkan progress langkah pemerintah baik pemerintah pusat lewat program keluarga harapan (PKH),  pendampingan dari Tenaga Kerja Sosial Kecamatan (TKSK).

Sementara itu, ia mengatakan Kota Bandung juga di bawah kepimpinan Oded M Danial memiliki program pemberian bantuan kepada warga kurang mampu. Program yang digulirkan ini diberi nama Gerakan Kantong Seribu (Gentong Sarebu).

Program dengan metode pngumpulkan donasi dari para ASN, pengusaha, dan warga yang mampu ini dinilainya sangat membantu pihaknya dalam menangani masalah kesejahteraan sosial di Kota Bandung. Pihaknya bertindak mengawasi dana yang terkumpul dan penyalurannya. Serta memberikan izin pemggalangan bantuan agar resmi dan terpercaya.

"Nanti kita keluarkan izinnya supaya jelas. Kenapa dikeluarkan izinnya supaya legal nanti di masyarakat. Kemudian dari sisi akuntabilitas nanti kita lihat, benar tidak penyalurannya, jelas tidak sasarannya. Itu juga membantu saya dalam penyelesaian warga kemiskinan," tuturnya.

Ia berharap ke depannya Pemkot Bandung bisa mengupayakan banyak langkah penanggulangan kemiskinan. Dengan pemberdayaan warga sehingga bisa lebih mandiri dan sejahtera.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement