REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) PP Muhammadiyah kembali mengadakan kajian publik. Kajian mengangkat tajuk Kedaulatan Pangan Dalam Pusaran Politik Nasional dan Internasional.
Kegiatan itu menghadirkan Guru Besar Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Bambang Cipto, Dekan Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada (UGM) Ali Agus dan jurnalis senior Usman Kansong.
Ketua MPM PP Muhammadiyah, Nurul Yamin mengatakan, kajian publik memang terus digelar MPM sesuai ikhtiar berkemajuan dari Muhammadiyah. Sesuai semangat al maun, petani dan pertanian menjadi salah satu fokus MPM.
Ia mengatakan, sejak 2005 di Jakarta, bahkan sebelum Muktamar di Malang, MPM telah membentuk Lembaga Buruh Tani Muhammadiyah. Yamin merasa, pemberdayaan petani memiliki beragam obyek.
"Dan belum terlaksananya swasembada pangan apakah persoalan ada di produksi, atau ternyata persoalan politik yang lebih mendominasi," kata Yamin di Swara Muhammadiyah, Sabtu (10/11).
Yamin menekankan, bertepatan Hari Pahlawan Nasional 10 November, MPM merasa perlu mengingatkan masih ada persoalan yang seakan sulit diselesaikan. Bukan lagi kedaulatan teritorial, melainkan kedaulatan yang lebih substantif.
Termasuk, lanjut Yamin, kedaulatan pangan yang menjadi persoalan dan tentu memerlukan kajian. Terlebih, belakangan malah muncul persoalan perbedaan data yang diperdebatkan instansi-instansi negara.
"Ujung-ujungnya, petani yang menderita," ujar Yamin.
Untuk itu, ia merasa perlu ada kajian mendalam tentang persoalan-persoalan kedaulatan pangan di Indonesia. Mulai produksi pertanian, produksi pangan, budaya pangan sampai politik pangan.
Yamin menambahkan, awal 2018 MPM Muhammadiyah mendeklarasikan Jamaah Tani Muhammadiyah. Itu jadi usaha membangun kemandirian petani, sehingga kedaulatan petani tidak cuma membahas produksi, pasar, tapi petani itu sendiri.
Ikuti Whatsapp Channel Republika