Rabu 07 Nov 2018 14:34 WIB

Sikap Netral (Sementara) PBB dan Klaim Dua Kubu Pilpres

PBB belum mengambil sikap koalisi setelah Yusril Ihza Mahendra jadi pengacara Jokowi.

Rep: Umar Mukhtar, Febrianto Adi Saputro, Muhammad Ikhwanuddin, Rizkyan Adiyudha/ Red: Andri Saubani
Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra saat diwawancara wartawan di gedung KPU, Jakarta
Foto: RepublikaTV/Havid Al Vizki
Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra saat diwawancara wartawan di gedung KPU, Jakarta

REPUBLIKA.CO.ID, Keputusan Yusril Ihza Mahendra menerima tawaran menjadi pengacara pasangan capres-cawapres, Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin menyisakan pertanyaan, ke mana arah koalisi Partai Bulan Bintang (PBB) pada Pilpres 2019? Apakah kader atau akar rumput PBB akan juga mendukung Jokowi-Ma'ruf?

Ketua Bidang Pemenangan Partai Bulan Bintang (PBB) Sukmo Harsono mengatakan, kader-kader PBB di daerah saat ini menunggu penjelasan resmi dari ketua umumnya, Yusril Ihza Mahendra. Penjelasan dari Yusril sangat ditunggu untuk mengetahui apakah Yusril juga menjadi anggota Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf.

Kader-kader di daerah itu, kata Sukmo, mempertanyakan alasan Yusril menjadi pengacara salah satu kandidat Pilpres 2019. "Teman-teman di daerah ini menunggu penjelasan resmi dari ketua umum terkait langkah beliau secara profesional itu," ujarnya kepada Republika.co.id, Selasa (6/11).

Sukmo meyakini, posisi Yusril di kubu Jokowi-Ma'ruf hanya sebatas hubungan yang profesional. Karena itu, meski meminta Yusril untuk memberikan penjelasan resmi secara langsung, kader-kader PBB tetap solid tidak ada gejolak sedikit pun.

"Sampai hari ini, mesin partai tetap bekerja solid. Semua konsentrasi yaitu pada pemenangan pileg. Tidak ada gejolak ataupun isu-isu lain yang muncul. Kalaupun ada saya tegaskan itu hoaks," katanya.

Menurut Sukmo, meskipun Yusril memutuskan untuk menjadi penasihat hukum Jokowi - Ma'ruf, bukan berarti sikap tersebut mewakili DPP PBB. Melainkan, murni sikap pribadi dan profesional.

Sukmo menegaskan, sikap PBB sampai saat ini masih netral. Sikap netral PBB akan terus bertahan hingga Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) PBB digelar pada akhir November atau awal Desember mendatang.

"Saya yakin setelah ketua umum memberikan penjelasan yang lengkap maka semua akan bersikap sama sesuai keputusan resmi DPP PBB," tuturnya.

Bendahara Umum DPP PBB Aris Muhammaf mengatakan, belum ada komando dari Yusril untuk menentukan arah dukungan sebelum ditetapkan pada Rakornas pada awal Desember mendatang. "Belum ada arahan, beliau (Yusril) akan menyerahkan hasil penetapan (dukungan) pada Mukernas," kata dia kepada Republika, Senin (5/11).

Baca juga

Klaim dua kubu Pilpres 2019

Meski PBB belum mengeluarkan keputusan resmi arah koalisi di Pilpres 2019, dua kubu baik Jokowi-Ma'ruf dan Prabowo-Sandi sudah saling klaim. Kedua kubu yakin, kader atau akar rumput PBB akan bergabung dengan koalisi masing-masing.

Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, Hasto Kristiyanto menilai, bergabungnya Yusril bersama Koalisi Indonesia Kerja,  akan menjadi energi positif untuk menghadapi berbagai masalah tidak hanya gugatan hukum. Tapi, dia melanjutkan, juga komitmen KIK untuk dapat berkampanye dengan baik dan tertib sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Hasto tidak menutup kemungkinan bergabungnya PBB ke dalam koalisi. Namun, dia mengatakan, sebagai orang partai, Yusril tentu mengetahui jika ada mekanisme dan tata cara yang harus dijalankan.

Hasto juga tidak menampik kemungkinan adanya kesepakatan tertentu dengan PBB. Dia mengatakan, Yusril sebagai Kertua Umum PBB dan tokoh nasional tentu memiliki sebuah strategi sendiri.

"Tapi yang penting adalah Prof Yuzril berkenan menjadi tim hukum dari pak Jokowi dan Kiai Ma'ruf dan sekali lagi ini energi positif untuk melangkah di dalam angenda pemenangan," kata Hasto.

Calon wakil presiden nomor urut 01, Ma'ruf Amin pun yakin partai besutan Yusril Ihza Mahendra itu akan membantunya dan Joko Widodo memenangi Pilpres 2019. "Ya yakinlah, masa ndak yakin," kata Ma'ruf Amin di Jakarta, Rabu (7/11) saat dikonfirmasi terkait bergabungnya PBB ke dalam koalisi.

Anggota Dewan Pengarah Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Fadli Zon mengaku tak mempersoalkan bergabungnya Yusril sebagai pengacara pasangan Jokowi-Ma'ruf. Fadli mengungkapkan, PBB justru lebih dekat dengan Prabowo-Sandi.

"Dari Ketua Majelis Syuro PBB Pak Ka'ban intensif komunikasi bersama kami. Dari sisi organisasi dan parpol apalagi latar belakangnya lebih condong dan berdekatanan dengan apa yang diperjuangkan kami," ujar Wakil Ketua Umum Partai Gerindra tersebut.

Juru bicara BPN Andre Rosiade, mengklaim, kader-kader PBB ke depannya akan tetap memilih untuk bergabung dengan Prabowo-Sandi. "Karena PBB ini partai Islam. Tentu kita melihat bagaimana teman-teman PBB selalu mengikuti arahan ulama, saya yakin teman-teman PBB akan tetap memilih Prabowo," imbuhnya.

Cawapres nomor urut 02 Sandiaga Salahuddin Uno pun mengaku tak khawatir. Menurut Sandi, banyak kader akar rumput PBB yang mendukung Prabowo-Sandi di Pilpres 2019.

"Tadi pagi saya baru endorse kader PBB yang datang ke lapangan basket minta endorsement-nya, dan itu buat saya natural saja di bawah, alami saja mengalir, dan saya berterima kasih atas dukungan PBB di level akar rumput," kata Sandiaga di Lebak Bulus, Jakarta, Rabu (7/11).

Kendati demikian ia meminta kader PBB yang mendukungnya untuk tidak mengatasnamakan partai terlebih dahulu sebelum ada sikap resmi partai. Sementara itu, terkait komunikasi yang dilakukan antara Badan Pemenangan Nasional (BPN) dan PBB, Sandiaga menyebut bahwa komunikasi tersebut berjalan dengan baik.

"Dan kalau seandainya kita bisa bergabung alhamdulilah. Bagi kita dukungan siapa pun kita sangat hargai," tuturnya.

Dampak destruktif

Menurut Peneliti LIPI Hermawan Sulistyo, keputusan Yusril Ihza Mahendra akan berdampak negatif bagi lawan politik Jokowi. "Bisa destruktif bagi lawan (Jokowi), jadi orang-orang seperti Ngabalin dan Yusril pendukung tidak banyak tapi bisa merusak," kata dia di Cikini, Selasa (6/11).

Hermawan mengkhawatirkan, pihak yang pindah haluan ke kubu lain dapat dimanfaatkan untuk menyerang lawan politik. Saat ditanya kemungkinan pengaruh dukungan kader PBB, Hermawan mengatakan, bahwa sebuah keputusan dari tokoh partai akan dampak terhadap partai itu sendiri.

"Setiap keputusan pasti punya dampak, PBB kan suaranya kecil, Yusril ini bisa jadi spoiler jadi kemungkinannya supaya enggak ganggu (Jokowi)," ujarnya.

Di sisi lain, ia menyampaikan bahwa ada kemungkinan Prabowo menggunakan manuver yang sama seperti yang dilakukan Jokowi. "Bisa saja kalau bagi saya, semua politisi itu enggak ada yang bisa dipegang kepalanya. Dalam politik tidak ada kawan atau lawan yang permanen. Yang permanen itu kepentingan," ucapnya.

[video] PBB Target 9 Persen Suara di Pemilu 2019

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement