REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menginstruksikan seluruh Kepala Balai /Balai Besar Wilayah Sungai dan Balai/Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional untuk siaga di wilayah kerjanya. Hal ini dilakukan guna mengantisipasi, sekaligus merespons risiko terhadap banjir saat musim hujan.

Menurut Basuki, kesiagaan personil dan peralatan diperlukan agar penanganan darurat ketika terjadi bencana dapat direspons dengan cepat. "Memasuki musim hujan, Kepala Balai agar tidak meninggalkan wilayah tugasnya tanpa seizin Menteri," ujarnya melalui siaran pers, Rabu (7/11).

Kementerian PUPR telah menyiagakan Posko Siaga di 34 Balai/Balai Besar Wilayah Sungai dan satu Posko Pusat. Seluruh Balai Besar/Balai juga telah melakukan penelusuran (walkthrough) terhadap sungai-sungai utama sepanjang 54,217 km. Dari hasil penelusuran diketahui sepanjang 42,11 km jalan dalam kondisi kritis. Jalan tersebut telah ditangani dengan pekerjaan rehabilitasi dan pemeliharaan sepanjang 30 km.

Secara luas, upaya pengendalian banjir ini dilakukan dengan pembangunan 65 bendungan. Dari 49 bendungan baru, dua bendungan khusus dibangun untuk mengendalikan banjir di Jakarta dan sekitarnya yakni Bendungan Sukamahi dan Ciawi di Jawa Barat.

Basuki menyatakan, masih banyak Daerah Aliran Sungai (DAS) yang belum mempunyai bendungan. Sehingga masih terdapat potensi dan risiko banjir ketika terjadi curah hujan tinggi.

"Tanpa ada penampungan air, kita tidak bisa mengatur debit air. Sebagai contoh di Kota Manado pernah terjadi banjir besar, salah satunya karena belum ada bendungan. Karenanya kita sedang bangun Bendungan Kuwil Kawangkoan," kata Basuki.

Pada tahun ini Kementerian PUPR menargetkan delapan bendungan akan selesai secara bertahap. "Bendungan tersebut meliputi Bendungan Rotiklot di Nusa Tenggara Timur (NTT), Mila di Nusa Tenggara Barat (NTB), Gondang dan Logung di Jawa Tengah, Sei Gong di Batam, Sindang Heula di Banten, Passaloreng di Sulawesi Selatan, serta Bendungan Kuningan di Jawa Barat," ujarnya.

Sementara itu, Dirjen Sumber Daya Air (SDA) Hari Suprayogi mengatakan, dari delapan bendungan tersebut masih ada dua bendungan yang mengalami kendala sosial yakni pembebasan lahan pada Bendungan Passaloreng di Sulawesi Selatan dan Bendungan Kuningan di Jawa Barat. "Kalau konstruksinya bisa selesai tahun ini, tetapi tidak hanya konstruksinya namun juga harus bisa dilakukan penggenangan," katanya.

Walaupun demikian, menurutnya, Kementerian PUPR terus mengupayakan percepatan penyelesaian lahan tersebut agar kedua bendungan tersebut dapat segera diresmikan. Bencana banjir juga kerap mengakibatkan jalan cepat berlubang, tanah longsor hingga jalan atau jembatan putus akibat debit air yang deras. Oleh karenanya pada Balai/Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional untuk menyiagakan personil dan alat berat di lapangan, seperti eksavator, buldozer dan material.

Ikuti Whatsapp Channel Republika