Selasa 06 Nov 2018 13:06 WIB

Kementerian PUPR Gelar Lelang Dini Senilai Rp 32,61 Triliun

Lelang dini 3.926 paket merupakan 39% dari 80% Pagu Pengadaan Kementerian PUPR

Red: EH Ismail
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian PUPR memulai proses lelang dini 3.926 paket senilai Rp32,61 triliun bulan ini. Jumlah tersebut merupakan 39% dari 80% Pagu Pengadaan Kementerian PUPR.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyampaikan arahannya dalam proyek lelang ini.  Proyek dilakukan lebih awal, penganggaran dilakukan secara efektif dan efisien mengacu pada value for money, pelelangan dilakukan secara adil, tidak  diskrimatif dan bersaing. Pokja juga harus kredibel/profesional, dapat dipercaya, cepat dan jangan takut melangkah.

“Keberadaan ULP/Pokja menjadi simpul penting untuk mencapai target pelelangan dini 2019. ULP/Pokja harus bekerja efektif dan efisien dengan mengetahui kebutuhan, tepat mutu, manfaat yang optimal, dan sesuai harga pasar. Pada 2019, dari Rp 110,7 triliun, sebesar 84,6% atau senilai Rp 75,73 triliun merupakan belanja modal dan sekitar 16,2% belanja barang yang mayoritasnya berkarakter modal,” kata Basuki dalam Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) Kementerian PUPR 2018, di Jakarta, Senin (5/11).

Di hadapan para pejabat tinggi madya, Kepala Balai/Balai Besar dan pejabat pratama, Basuki mengingatkan untuk menjauhi praktik koruptif, kolusi dan nepotisme. Hal tersebut sesuai arahan Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas Kabinet bahwa praktik-praktik proyek yang diijonkan, penggelembungan harga atau mark up, praktik suap, modus kongkalikong dengan vendor dan lelang fiktif dengan manipulasi dokumen dan pemenang pengadaan, tidak boleh terjadi lagi.

Paket lelang dini tersebut terdiri dari 4 paket di Sekretariat Jenderal, 66 paket di Direktorat Jenderal (Ditjen) Sumber Daya Air (SDA), 3.446 paket di Ditjen Bina Marga, 84 paket di Ditjen Cipta Karya, 314 paket di Ditjen Penyediaan Perumahan, 5 paket di Ditjen Pembiayaan Perumahan, dan 7 paket di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM).

Basuki menambahkan, pada 2019, Kementerian PUPR fokus pada penyelesaian tugas, termasuk tugas khusus penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN), rehabilitasi dan rekonstruksi daerah bencana di NTB dan Sulawesi Tengah, pembangunan pasar dan sarana pendidikan.

 

 

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement