Devie menilai kasus saling lapor atas ujaran kebencian atau penghinaan oleh masing-masing kubu berpotensi memecah belah masyarakat. Ia menilai hal ini bukan masalah sepele karena berpotensi memunculkan gesekan di masyarakat akibat fitnah atau penghinaan.
"Ini bukan hal sepele, bukan persoalan tersinggung atau tidak tersinggung, ini berbahaya. Orang bisa perang karena isinya fitnah, penghinaan," tuturnya.
Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri Syarief Hidayatullah, Adi Prayitno, mengimbau dua kubu peserta pilpres 2019 untuk lebih berhati-hati dalam mengeluarkan pernyataan. Menurut dia, pelaporan terhadap calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto akibat candaannya soal tampang Boyolali harus dijadikan pelajaran agar tidak diulangi lagi di kemudian hari. Terlebih, menjelang Pemilu 2019, masyarakat semakin sensitif.
"Sedikit-sedikit lapor, sedikit-sedikit penistaan, sedikit-sedikit demo, dan seterusnya. Stop candaan yang tak bermutu begini," tuturnya.
Direktur Pencapresan PKS Suhud Aliyudin menilai peristiwa saling lapor terjadi karena banyak pihak belum siap berbeda pendapat. Tidak hanya itu, fenomena saling lapor, bahkan sampai isu ringan pun dilaporkan, juga menggambarkan peserta pemilu pemilihan umum (pemilu) belum siap menerima kritik. Akibatnya, kritik dipandang sebagai upaya menjatuhkan lawan politik, terutama dalam pilpres 2019 mendatang.
"Saya kira ini terkait dengan kedewasaan dalam berdemokrasi, tampak belum ada kesiapan untuk berbeda pendapat dan menerima kritik," ujar Suhud.
Sebelumnya, Jumat (2/11), Prabowo dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh seseorang bernama Dakun terkait ujaran tampang Boyolali. Prabowo dituduh menghina warga Boyolali dengan pernyataannya soal tampang Boyolali pada Selasa (30/10) di Boyolali. Kemudian, giliran advokat pembela Prabowo melaporkan Bupati Boyolali Seno Samodro yang diduga merugikan Prabowo dan menguntungkan paslon nomor urut 01 saat demo forum warga Boyolali, Ahad (4/11) kemarin, yang memprotes pidato Prabowo.
(flori sidebang ed: agus raharjo)
Ikuti Whatsapp Channel Republika