REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta meluncurkan 14 Kampung Keluarga Berencana (KB). Peluncuran diharapkan dapat mengatasi sejumlah masalah kependudukan.
Peluncuran dilakukan Wakil Wali Kota Yogyakarta, Heroe Poerwadi, di Kompleks Balai Kota Yogyakarta. Dalam sambutannya, ia berharap Kampung KB mendorong program-program pengendalian pertumbuhan penduduk.
Ia menilai, salah satu masalah yang harus diatasi yaitu menurunkan tingkat pertumbuhan penduduk. Selain itu, Kampung KB diharapkan dapat memberikan pemahaman mengatur jarak kelahiran, dan mengurangi pernikahan dini.
Heroe merasa, masalah-masalah seperti pernikahan dini dan jarak kelahiran yang pendek dikarenakan pengaruh sosial sekitar. Sebagian besar menyangkut tentang pemahaman membangun keluarga sejahtera.
"Perkawinan dini dipicu orang tua yang ingin anaknya segera berumah tangga, seolah-olah kalau anak menikah probleum kemiskinan berkurang, tenaga pekerja bertambah," kata Heroe.
Namun, ia melihat ada pula pernikahan dini yang tidak disebabkan permasalahan ekonomi, tapi lantaran tata pergaulan. Untuk itu, Kampung KB, ukurannya tidak cuma dilihat dari jumlah peserta KB aktif.
Menurut Heroe, dilihat pula bagaimana kemampuan membuat keluarga mampu dan berdaya untuk melindungi keluarga yang lain. Sehingga, mencegah dari perbuatan yang ingin dihindarkan.
Heroe menekankan, Kampung KB dalam membantu menaikkan kesejahteraan tidak akan berjalan sendirian. Itu semua dilakukan lintas sektor seperti untuk urusan kependudukan dan KB.
"Dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta dan Dinas Pengendalian Penduduk dan KB," ujar Heroe.
Lalu, untuk pemberdayaan ekonomi bisa bersinergi dengan Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, Disperindag, Dinas Koperasi UKM Nakertrans, Dinas Pariwisata, DPMP2A, Dinas Pertanian, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan.
Selain itu, sinergi dapat dilakukan 14 kecamatan yang ada. Selanjutnya, untuk infrastruktur kampung dilakukan Dinas PUPKP, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang, serta BPBD.
Senada, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Yogyakarta, Eny Retnowati menuturkan, sebelum ini Kampung KB berbasis RW. Kini, mulai dikembangkan dengan cakupan lebih luas.
"Dengan perluasan cakupan ini kami berharap program kerja yang dilakukan dapat dirasakan lebih nyata oleh masyarakat," kata Eny.
Jumlah Kampung KB yang ditetapkan masih sama, yaitu 14 kampung yang tersebar di 14 kecamatan. Pembentukan Kampung KB itu sendiri merupakan realisasi dari progra yang dicanangkan BKKBN.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
