REPUBLIKA.CO.ID, PALU -- Wakil Presiden HM Jusuf Kalla di Istana Wapres Jakarta, menggelar rapat terbatas dengan Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola untuk membahas percepatan pemulihan dampak gempa bumi, tsunami dan likuifaksi di Palu, Sigi dan Donggala, Senin (5/11). Wapres antara lain didampingi Menko Polhukam, Kepala BPN, Kepala Bappenas, dan Menteri PUPR. Sedangkan Gubernur Sulteng didampingi Ketua DPRD Sulteng, Wali Kota Palu dan Kepala Biro Humas dan Protokoler Moh Haris Kariming.
Hasil rapat internal terbatas yang disampaikan Kepala Biro Humas dan Protokol Moh Haris Kariming, antara lain menyebut untuk proses pembangunan yang berkelanjutan di wilayah Sulawesi Tengah agar dipercepat kajian terhadap wilayah-wilayah zona merah. Zona ini tidak bisa didirikan bangunan karena rawan dampak bencana.
Pemerintah pusat dan daerah segera mempersiapkan lokasi untuk merelokasi masyarakat yang rumahnya hilang. Luas lokasi yang dibutuhkan untuk relokasi adalah seluas 1.000 sampai 1.500 hektare dengan perhitungan untuk pembangunan rumah hunian tetap sebanyak 16 ribu KK.
Perencanan relokasi untuk pembangunan hunian tetap (huntap) akan dimulai pada Januari 2019. Demikian juga dengan pembangunan kembali fasilitas umum dan fasilitas sosial.
Pada kesempatan tersebut Gubernur Sulteng menyampaikan bahwa lokasi untuk pembangunan hunian tetap sudah ditetapkan Wali Kota Palu. Lokasinya yakni pada dua lokasi di Kelurahan Talise dan Tondo seluas 560 hektare dan Kelurahan Petobo sekitar 100 hektare. "Bupati Sigi juga sudah menetapkan lokasi huntap di Kelurahan Pombewe seluas 362 hektare," kata Gubernur.
Gubernur juga melaporkan bahwa untuk pemulihan dan pembangunan kembali rumah masyarakat yang rusak berat mencapai sekitar 68 ribu unit. Sementara yang rusak sedang tetapi masih dibangun pada lokasi aslinya, dalam artian tidak perlu direlokasi mencapai sekitar 70 ribu rumah.
Gubernur telah menyampaikan secara resmi kepada Presiden untuk dapat diberikan dana stimulan pembangunan kembali rumah masyarakat. Pada kesempatan itu Wapres meminta Badan Geologi ESDM supaya segera menetapkan jarak dampak sempadan pantai untuk menghindari tsunami.
Contohnya Aceh yang menetapkan satu kilometer sempadan pantai. Bappenas menyetujui penetapan lokasi relokasi sesuai SK Wali Kota dan Bupati Sigi dan prosesnya berpedoman pada UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah.
Demikian juga Menteri PUPR meminta agar Badan Geologi dapat mempercepat kajian tentang penetapan wilayah yang dapat dibangun dan lokasi wilayah yang tidak dapat dibangun lagi. Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola berterimakasih atas perhatian pemerintah pusat yang telah mengambil langkah langkah kongkrit untuk percepatan pemulihan dampak gempa bumi, tsunami dan likuefaksi di Palu, Sigi dan Donggala.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
