REPUBLIKA.CO.ID, MATARAM -- Proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascagempa di Nusa Tenggara Barat (NTB) masih berjalan hingga kini. Rehabilitasi ditarget kelar pada Maret tahu depan.
Pemerintahpusat memberikan formula bantuan pembangunan kembali rumah warga yang rusak akibat gempa senilai Rp 50 juta untuk rumah rusak berat, Rp 25 juta untuk rusak sedang, dan Rp 10 juta untuk rusak ringan.
Warga terdampak gempa diberikan tiga pilihan model rumah yang akan dibangun, mulai dari rumah instan sederhana sehat (Risha), rumah instan kayu (Rika), dan rumah instan konvensional (Riko).
Berdasarkan data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB per 28 Oktober, total jumlah rumah rusak akibat gempa di NTB mencapai 212.957 rumah, dengan rincian 74.181 rusak berat, 32.447 rusak sedang, dan 106.329 rusak ringan.
Staf Ahli Menteri PUPR bidang Keterpaduan Pembangunan, Achmad Gani Ghazali Akman, menjelaskan, saat ini baru tersedia 23 aplikator atau penyedia bahan panel untuk membangun Risha. Ia mempersilakan jika warga ingin menjadi aplikator karena sejatinya pembuatan panel Risha cukup sederhana.
"Warga juga boleh (jadi aplikator), tinggal dia pesan cetakannya, ini kan sama dengan buat batako, tapi nanti tulangannya, tata cara pencampuran beton diajarin, kalau perlu kita tungguin, tapi yang paling perlu adalah cetakannya dulu karena kan harus ada cetakan, tidak bisa pakai tangan," ujar Gani usai rapat koordinasi rehabilitasi dan rekonstruksi bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla di Kantor Gubernur NTB, Ahad (4/11).
Kementerian PUPR terus mendorong penambahan jumlah aplikator. Sejauh ini, BUMN-BUMN sudah menjadi aplikator dan memproduksi panel untuk membangun Risha. Dia mendorong para aplikator meningkatkan kapasitas produksi pembangunannya. Saat ini, produksi dari aplikator baru mencapai 420 panel Risha per hari. Sebagai gambaran, untuk membangun satu Risha dibutuhkan sedikitnya 138 panel.
"Kalau yang (rumah) rusak berat katakan 75 ribu, kalau separuh mau pakai Risha, kira-kira 37 ribu rumah dibagi dengan 420 panel per hari, maka 4-5 bulan selesai," kata dia.
Dia menyampaikan, hingga saat ini baru dua Risha yang sudah dihuni, masing-masing di Lombok Timur dan Lombok Barat. Selain itu, sudah ada 30 Risha yang sudah terbangun kerangka panel.
Disinggung soal lambannya pembangunan Risha, Gani menjelaskan, hal ini karena pemerintah memerlukan waktu dalam menerima data pembentukan kelompok masyarakat (pokmas) yang sudah mendapat surat keputusan (SK) dari bupati/wali kota, yang penyaluran dananya dilakukan melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
"Ini berproses, mudah-mudahan pada Maret (target) seperti diminta Pak Wapres bisa terwujud. Makanya harus dipercepat seperti kata Pak Wapres, pokoknya cepat," ucap Gani.
Ikuti Whatsapp Channel Republika