REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peneliti Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Adjie Alfaraby menilai, isu pembakaran bendera berlanjut hingga aksi massa berpotensi dimanfaatkan lawan politik untuk menjatuhkan citra pejawat. Karena itu, menurut dia Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus bertindak dengan melakulan penegakkan hukum yang adil bagi semua pihak.
Ia mengatakan, dalam beberapa rilis survei LSI, pemerintahan Jokowi sering diidentifikasi tak ramah kepada umat Islam. "Harusnya memang peristiwa atau kebijakan yang kemudian akan memperkuat sentimen itu harus dikurangi oleh pak Jokowi. Karena image itu masih ada," kata dia di Kantor LSI, Jakarta Timur, Jumat (2/11).
Dalam kasus ini, beberapa kelompok Islam tertentu tetap beranggapan yang dibakar merupakan bendera tauhid, sebenarnya ingin penegakan hukum yang adil. Dengan begitu, masyarakat bisa menilai pemerintah ini adil dalam penegakkan hukum.
"Kuncinya di situ. Penegakan hukum adil bisa meminimalisir sentimen itu. Jangan sampai sentimen ini menguat lagi. Apalagi isu ini sensitif dimainkan oleh lawan politik," kata dia.
Berdasarkan hasil survei terbaru LSI, Koalisi Indinesia Kerja (KIK) memiliki rekapitulasi elektabilitas lebih tinggi di sembilan dari 10 provinsi besar Indonesia. KIK unggul di Jawa Barat (40,9 persen), Jawa Tengah (59,6 persen), Jawa Timur (52,6 persen), Banten (36,2 persen), Sumatra Utara (40,5 persen), DKI Jakarta (35,7 persen), Sulewesi Selatan (47,6 persen), Lampung (56,6 persen), dan Sumatera Selatan (42,3 persen).
Sementara Koalisi Indonesia Adil dan Makmur (KIAM) hanya unggul di Riau dengan elektabitas 36,1 persen. Secara keseluruhan, KIK unggul dengan elektabilitas 47,1 persen berbanding 21,6 persen di 10 provinsi besar Indonesia.
"Ini menunjukan kekuatan mesin partai. Namun seberapa optimal, itu kembali ke masing-masing partai. Karena ini potensi, bukan kekuatan riil," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
