REPUBLIKA.CO.ID, GARUT -- PT Kereta Api Indonesia (KAI) berencana untuk melakukan reaktivasi jalur Cibatu-Garut dengan kembali memanfaatkan rel yang sudah ada. Namun, Wakil Bupati Garut Helmi Budiman meminta PT Kereta Api Indonesia (KAI) membuat jalur rel baru dalam mewujudkan hal itu.

“Hal ini diperlukan untuk menghindari konflik dari warga yang menolak rencana tersebut. Saya usulkan, di daerah yang sudah padat dapat dibuat jalur baru," kata Helmi Budiman, Rabu (31/10).

Ia menuturkan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan PT KAI sudah merencanakan akan mengaktifkan kembali jalur rel jurusan Cibatu-Garut Kota untuk menunjang kebutuhan transportasi massal di Garut. Menurut dia, program pemerintah provinsi itu bagus karena akan mendongkrak berbagai potensi daerah termasuk perekonomian di Garut.

Namun upaya mewujudkan program itu, kata dia, perlu mempertimbangkan masyarakat yang terdampak, terutama yang tinggal di tanah milik PT KAI atau sekitar rel kereta api. Ia berharap, khusus di jalur kereta yang sudah padat penduduk sebaiknya tidak dibuka, pihak PT KAI dapat mencari lahan lain untuk membuka jalur baru kereta api.

"Di jalur-jalur padat dapat menggunakan jalur baru. Kami lebih setuju karena akan memperkecil konflik,” katanya. Terkait status lahan PT KAI yang telah digunakan warga, ia menilai lahan itu bisa dijual ke masyarakat atau dengan solusi lainnya.

Sebelumnya, PT KAI dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan mengaktifkan jalur rel kereta api dari Stasiun Cibatu menuju Stasiun Garut yang ditargetkan dapat beroperasi pada 2019. Namun rencana pemerintah itu mendapatkan penolakan dari warga yang tinggal di tanah milik PT KAI, mereka bahkan sempat menggelar aksi ke DPRD Garut untuk menyampaikan aspirasi terkait penolakan program tersebut.

Ikuti Whatsapp Channel Republika