REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Langkah pemerintah menempatkan sektor kemaritiman sebagai salah satu program utama dan fokus pembangunan selain infrastruktur adalah sangat tepat. Hal ini karena Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki garis pantai yang panjang dan lautan yang luas disertai dengan ketersediaan ikan dan hasil laut yang melimpah.
Ikan dan hasil laut tersebut saat ini dapat dijadikan andalan ekspor yang dapat menghasilkan devisa yang banyak untuk menutup defisit neraca perdagangan. Ikan dan hasil laut Indonesia memiliki daya saing ekspor yang tinggi sekaligus dapat meningkatkan ketahanan ekonomi nasional. Pemerintah harus dapat mensinergikan semua dunia usaha dan masyarakat nelayan yang selama ini menggeluti bisnis di bidang perikanan dan kelautan.
Hal tersebut mengemuka dalam Seminar Nasional Pembangunan Kemaritiman yang diselenggarakan program Magister Ilmu Adminstrasi Sekolah Pasca Sarjana Universitas Nasional (Unas) Jakarta, di kampus Unas, Pasar Minggu, Jakarta, Rabu (31/10) pagi. Seminar dengan tema 'Pembangunan Maritim: Pilar Baru Kedaulatan Ekonomi Nasional' itu menampilkan pembicara Dosen Pasca Sarjana Universitas Indonesia (UI) yang juga mantan deputi Dukungan Kebijakan (Dukjak) Kementrian Sekretariat Negara (Kemnsekneg) Dr Ir Chairil Abdini, Msc, serta Ketua Tim Hibah Penelitian Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi (PTUPT) Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi (Kemenristek Dikti) Dr Rusman Ghazali, M Si, yang juga dosen Pasca Sarjana Universitas Nasional (Unas). Seminar dipandu Dosen Jurusan Hubungan Internasional Universitas Nasional Drs HilmI Rahman Ibrahim M Si.
"Pembangunan di sektor kemaritiman harusnya diikuti dengan meningkatkan daya saing di sektor perikanan sehingga masyarakat akan lebih sejahtera, dan devisa negara bisa diraih lebih banyak melalui ekspor. Karena itu pemerintah khususnya Kementerian Kelautan dan Perikanan serta pemerintah daerah harusnya dapat meningkatkan sinergi dengan seluruh stakeholder pelaku bisnis ikan dan hasil laut, termasuk dengan para nelayan kecil. Sehingga mereka dapat berpartisipasi dalam meningkatkan daya saing ekpsor di bidang perikanan dan hasil laut. Hasil ekspornya juga dapat dinikmati oleh mereka semua termasuk nelayan-nelayan kecil,” tutur Rusman Ghazali.
Menurut Rusman, sejumlah negara tetangga seperti Thailand, Malaysia, dan bahkan Jepang, yang dulu menjadikan produk perikanan sebagai keunggulan dalam meraih devisa melalui pariwisata, sekarang justru mengalami kesulitan mendapatkan bahan baku karena minimnya pasokan. Kekosongan bahan baku ekspor ikan di negara-negara tetangga itu, dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh pemerintah kita dengan meningkatkan eksport ikan dan hasil laut kita.
Apalagi di beberapa daerah di luar negeri, ikan dan hasil laut menjadi salah satu kebutuhan utama masyarakatnya. Sehingga kebutuhan akan ketersediaan ikan dan hasil laut lainnya menjadi sangat tinggi.
“Inilah pasar ekspor yang harus digarap dengan serius karena kita punya pasokan yang tidak terbatas. Laut kita luas. Agar kita bisa memenuhi dan mengisi pasar eksport ikan dan hasil laut tersebut secara baik, maka pemerintah tidak bisa berjalan sendiri atau hanya menunjuk satu pihak saja. Tapi harus melibatkan semua stake holder industri perikanan dan kelautan. Termasuk memperhatikan kemampuan para nelayan kecil. Inilah saatinya sektor perikanan menjadi leading sektor sekaligus dapat terus meningkatkan eksportnya,” tegas Rusman.
Usulan Rusman didukung oleh salah satu peserta dari kalangan dunia usaha perikanan yang juga pengurus Koperasi Mina Rizki Abadi, Supardi Adi. Menurut Supardi, industri perikanan harus menjadi skala prioritas ekspor karena bahan bakunya lokal dan tidak diimpor. Sementara potensi ikannya luar biasa besar di tanah air.
Di tempat yang sama, dosen Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia (UI) yang juga mantan deputi Dukungan Kebijakan (Dukjak) Kementrian Sekretariat Negara (Kemnsekneg) Dr Ir Chairil Abdini, Msc mengingatkan, peningkatan dan peningkatan daya saing sektor pembangunan maritim harus dibarengi dengan pengelolaan sumber daya secara berkesinambungan dan berkelanjutan. “Pengembangan teknologi dan peningkatan inovasi merupakan syarat untuk mewujudkan pembangunan maritim Indonesia lebih unggul,” tegas Chairil.
Dosen pasca sarjana UI itu mengatakan, penyediaan dan percepatan pembangunan sektor kemaritiman antara lain dapat dilakukan melalui peningkatan sistem logistik nasional serta pengembangan sistem transportasi poros maritim yang terpadu.
Para pembicara dan peserta yang hadir dalam seminar tersebut juga membahas mengenai data Badan Pusat Statistik (BPS), dimana neraca perdagangan Indonesia pada Januari-September 2018 sudah mengalami defisit 3,78 miliar dollar AS. Pada periode tersebut, surplus hanya terjadi pada bulan Maret, Juni, dan September, sementara pada bulan-bulan lainnya defisit. Itu berarti defisit transaksi berjalan merupakan persoalan serius.
Semua pembicara dan peserta diskusi sepakat, defisit neraca perdagangan berjalan itu, dapat ditutupi, salah satunya lewat peningkatan daya saing eksport bidang perikanan dan hasil laut. Agar semua pelaku bisnis perikanan dan hasil laut sejahtera, kesejahtera mereka harus diperhatikan oleh pemerintah.
Seminar Nasional Pembangunan Maritim yang berlangsung setengah hari itu dihadiri oleh civitas akademika Universitas Nasional, serta asosiasi dan kalangan dunia usaha.
Ikuti Whatsapp Channel Republika