REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Arteria Dahlan menilai tidak perlu ada yang dijelaskan oleh Presiden Joko Widodo terkait kebijakannya menggratiskan Tol Suramadu. Menurutnya, sudah jelas kebijakan menggratiskan Tol Suramadu tidak bermuatan politik dan semata-mata untuk keadilan masyarakat disana.
Karenanya, ia berharap semua pihak menghilangkan segala prasangka dan mempermasalahkan kebijakan tersebut. "Saya yakin pastinya bukan bermotif politik, Pak Jokowi dan rezim ini DNA-nya kental bernuansa kerakyatan yang sangat merah putih, kebijakan ini atas nama keadilan sosial," kata Arteria kepada wartawan, Selasa (30/10).
Menurutnya, kebijakan itu diambil Pemerintah melalui proses yang panjang. Setelah sebelumnya terlebih dahulu menggratiskan sepeda motor dan 50 persen bagi kendaraan roda empat. Namun, Pemerintah melihat penggratisan dan pemotongan itu belum memberikan dampak ekonomi kepada masyarakat di Pulau Madura.
"Ini kan kebijakan lanjutan setelah melalui rangkaian proses dan kajian yang mendalam," ujarnya.
Anggota Komisi III DPR itu menilai jika Pemerintah memiliki motif politik, mengapa hal tersebut tidak dilakukan di tol-tol lainnya yang lebih strategis. Karenanya ia menilai tidak sepatutnyanya pihak oposisi mempertanyakan kebijakan tersebut tanpa mengkaji terlebih dahulu.
"Harus tahu bahwa mereka yang mempermasalahkan sejatinya harus tahu bahwa Pak Jokowi setelah mendapatkan masukan dari banyak pihak, utamanya tokoh agama dan tokoh masyarakat di Madura," jelasnya.
"Kalau mau main politik murahan yang seperti disangkakan itu tentunya tidak dilakukan di Madura, karena itu sama saja melecehkan orang Madura," ujar Arteria melanjutkan.
Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) resmi menggratiskan tarif tol Jembatan Suramadu dalam kunjungannya ke Provinsi Jawa Timur, Sabtu (27/10) kemarin dulu. Jokowi menegaskan kebijakan pemerintah ini tak ada hubungannya dengan politik.
Sebab, ia menyatakan, keputusan pemerintah ini telah melewati proses yang panjang setelah mendapatkan masukan dari para tokoh masyarakat setempat. "Kalau kita mau urusan politik, ya ntar saya gratiskan bulan Maret saja tahun depan. Jangan apa-apa dikaitkan dengan politik," ujar Jokowi usai meresmikan penggratisan biaya tol Jembatan Suramadu, Jawa Timur.
Jokowi menjelaskan, pada 2015 pemerintah memutuskan menggratiskan tarif tol untuk sepeda motor sesuai dengan masukan dari para tokoh masyarakat. Kemudian pada 2016, pemerintah kembali mendapatkan masukan untuk memangkas tarif tol Jembatan Suramadu hingga 50 persen karena dinilai membebani masyarakat.
Kendati demikian, kebijakan tersebut dinilainya belum berdampak pada pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar. "Ini urusan ekonomi, ini urusan investasi, ini urusan kesejahteraan, ini urusan rasa keadilan," tegas Jokowi.
Karena belum memberikan dampak signifikan terhadap ekonomi masyarakat, pemerintah pun kembali mendapatkan masukan agar menggratiskan biaya tol Jembatan Suramadu. "Setelah kami hitung, kami hitung berapa sih masukan untuk setahun jalan tol ini. Jalan tol Suramadu juga ndak banyak dan ini dibangun dari APBN," kata Jokowi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
