REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Indonesia, Siti Nurbaya Bakar, akan memimpin berbagai sidang pada pertemuan internasional, The 4th Intergovermental Review Meeting on the Implementation of the Global Programme of Action for the Protection of the Marine Environment from Land-Based Activities (IGR-4), 31 Oktober hingga 1 November 2018, di Nusa Dua, Bali.
Acara ini akan dihadiri para Menteri Lingkungan Hidup dari berbagai negara di dunia. Sekitar 89 delegasi negara, dengan sekitar 400 pejabat pemerintah, dipastikan hadir di Bali mengikuti agenda lima tahunan ini. Tema yang diangkat IGR 4 yakni “Pollution in Ocean and Land Connection”. Acara itu merupakan ajang badan dunia PBB bidang lingkungan atau UNEP.
Menurut Siti, Ketua dan tiga Wakil Ketua akan dipilih sesuai prosedur UNEP pada sidang sesi pertama Rabu (31/10) pagi mendatang. ''Hasil-hasil kesepakatan IGR-4, akan dituangkan dalam deklarasi Bali sebagai dukungan nyata perlindungan dan pelestarian lingkungan laut global, terutama dari masalah sampah plastik,'' kata Siti dalam keterangan tertulis yang diterima Republika.co.id, Senin (29/10).
Siti menjelaskan, ada tiga agenda utama dalam IGR4. Pertama, Review pelaksanaan Global Programme of Action for the Protection of the Marine Environment from Land-based Activities (GPA) periode 2012-2017 sebagai mandat Manila Declaration.
Kedua, menyusun kebijakan masa depan GPA periode 2018-2022. Ketiga, program kerja GPA periode 2018-2022 yang dilaksanakan melalui Coordination Office.
''Kita akan buktikan komitmen sekaligus kepemimpinan Indonesia dalam IGR 4 ini nantinya mampu menghasilkan kesepakatan positif bagi masa depan dunia, terutama mengatasi masalah polusi laut,'' ujar Siti.
Indonesia dipercaya menjadi tuan rumah, setelah pertemuan IGR ke-1 diselenggarakan di Montreal, Kanada pada 2001, pertemuan IGR ke-2 di Beijing, China pada 2006, dan pertemuan IGR ke-3 di Manila, Phillippina pada 2012 dengan hasil berupa Manila Declaration.
Beberapa Menteri delegasi IGR4 saat ini sudah berada di Indonesia. Diantaranya Menteri Lingkungan Tuvallu, Mackenzie Kiritome, dan Menteri Lingkungan Hidup Republik Kongo yang juga menjabat sebagai Menteri Pariwisata, Arlette Soudan-Nonault.
Perlindungan Gambut
Menteri Arlette bahkan langsung memanfaatkan waktu sebelum pembukaan IGR 4 dengan mengunjungi Kalimantan Barat untuk melihat langsung langkah-langkah nyata perlindungan gambut di Indonesia.
Selain ke Kalbar, Menteri Arlette bersama dengan pejabat Republik Kongo, dan Direktur eksekutif Program Lingkungan PBB (UNEP), Erik Solheim, akan menghadiri soft launching Pusat Gambut Tropis Internasional di Bogor, Selasa (30/10).
''Ini juga menjadi bukti apresiasi dunia atas berbagai upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam komitmen perubahan iklim, mewujudkan pembangunan inklusif dan berkelanjutan,'' tutup Siti.
Ikuti Whatsapp Channel Republika