REPUBLIKA.CO.ID, DEPOK -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi menggratiskan jembatan Suramadu dari jembatan tol menjadi jembatan nontol. Menanggapi hal tersebut, Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 02 Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan sebaiknya tidak hanya Suramadu saja yang digratiskan.
"Ada jalan tol yang dibangun puluhan tahun di tempat lain dan menurut perhitungan dari beberapa pengamat sudah balik modal sampai dua tiga kali mungkin itu layak juga digratiskan dalam keadaan sekarang dimana beban masyarakat tinggi," ujar Sandiaga usai menghadiri deklarasi dukungan relawan Rhoma Irama di Depok, Jawa Barat, Ahad (28/10).
Kendati demikian ia memuji langkah Jokowi tersebut lantaran telah memudahkan masyarakat Madura yang tingkat kesejahteraannya di bawah pulau Jawa. Ia berharap Jokowi tidak hanya berhenti di Suramadu. Menurutnya tol-tol lama dinilai perlu untuk digratiskan.
"Untuk tol-tol yang baru memang harus ada tarifnya. Tapi untuk tol-tol yang sudah balik modal, sudah 30 tahun sudah sesuai dengan bisnis ritelnya, keuntungannya sudah didapat dan sudah layak digratiskan," paparnya.
Sebelumnya Presiden Jokowi resmi menggratiskan tarif tol Jembatan Suramadu dalam kunjungannya ke Provinsi Jawa Timur, Sabtu (27/10) kemarin. Jokowi menyatakan, penggratisan tarif tol Jembatan Suramadu ini agar seluruh masyarakat dapat merasakan keadilan.
"Ini adalah keputusan sebagai bentuk dari rasa keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Utamanya bagi rakyat Madura," kata Jokowi saat meresmikan penggratisan tarif tol Jembatan Suramadu.
Menurut Jokowi, keputusan pemerintah ini atas usulan dan desakan dari para tokoh agama dan ulama. Ia berharap, jembatan non-tol ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah setempat serta menarik investasi dan mendorong pertumbuhan pariwisata.
"Kami harapkan dengan menjadi jembatan non-tol biasa, pertumbuhan ekonomi Madura akan semakin baik. Investasi akan semakin datang, semakin banyak, properti, dan turisme akan semakin berkembang di kabupaten-kabupaten di sini," ujar dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika