REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra menyarankan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengundang tokoh Islam, ormas Islam, dan ulama untuk menyelesaikan kasus pembakaran bendera bertuliskan kalimat tauhid. Pembakaran bendera tersebut dilakukan oleh oknum Banser NU saat memperingati Hari Santri Nasional, di Kabupaten Garut, Jawa Barat, Senin (22/10).
"Saran saya, Presiden Jokowi bisa mengundang ormas Islam, ulama, MUI untuk bermusyawarah menyelesaikan persoalan ini dengan baik. Jangan masing-masing membuat statement sendirian yang dapat menimbulkan kekisruhan, apalagi di medsos yang tidak bisa dikontrol," kata Yusril di DPP PBB, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Jumat (26/10).
Yusril menyebutkan, memang Menko Polhukam Wiranto telah mengundang para ormas Islam untuk menyelesaikan persoalan pembakaran bendera itu. "Namun, alangkah baiknya Presiden bisa mengundang para tokoh ormas Islam, ulama-ulama agar persoalan bisa diselesaikan dengan baik," ucapnya.
Mantan menkumham ini mengimbau agar semua pihak bisa bijak dan hati-hati terkait persoalan bendera tauhid. Kalimat tauhid, menurut Yusril, adalah masalah sangat sensitif yang seyogiyanya dijaga oleh semua pihak.
Yusril meminta agar para pelaku pembakaran bendera tauhid bertobat secara nasuha dan meminta maaf kepada umat Islam. "Persoalan ini jangan sampai berlarut-larut. Gara-gara pembakaran bendera tauhid ini kita terpecah belah sebagai umat Islam dan juga menimbulkan kekisruhan di negara kita ini. Bijaklah menghadapi persoalan ini," tegasnya.
Menurut Yusril, persoalan itu harus diselesaikan secara ukhuwah Islamiyah dan segera diselesaikan agar tidak meluas ke mana-mana. "Kalau tidak segera diselesaikan, maka bisa meluas ke mana-mana. Tidak hanya di dalam negeri, melainkan bisa ramai ke luar negeri. Jangan sampai, Indonesia yang merupakan Muslim terbesar di dunia tercoreng citranya karena berlarutnya persoalan ini," tutur Yusril.
Presiden Jokowi menyerahkan kasus pembakaran bendera bertuliskan kalimat tauhid kepada kepolisian. Hingga kini, kepolisian masih menyelidiki kasus itu.
"Itu sudah disampaikan kemarin oleh Menkopolhukam, sudah. Serahkan ke kepolisian, sudah," kata Jokowi di ICE, Tangerang, Rabu (24/10).
Sebelumnya, Ketua Umum GP Ansor Yaqut Cholil Qoumas telah membenarkan adanya video anggota Banser NU Garut yang membakar bendera karena diduga milik ormas HTI. Sementara, Ketua PBNU Muhammad Sulton Fatoni menyampaikan pembakaran bendera HTI itu merupakan upaya untuk memuliakan kalimat tauhid.
"Yang dilakukan Banser itu upaya memuliakan lafaz tauhid karena bendera HTI itu telah menyalahgunakan lafaz tauhid," kata Sulton saat dihubungi Republika.co.id, Senin (22/10).
Ikuti Whatsapp Channel Republika