REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan mengaku tidak masalah dana kelurahan digelontorkan Pemerintah pada 2019 mendatang. Zulkifli tidak melihat dana kelurahan tersebut sebagai program pemerintah untuk menarik simpati masyarakat jelang Pemilu 2019.

Menurut Zulkifli, seperti halnya dana desa, dana kelurahan sangat dibutuhkan ke masyarakat. "Kalau untuk rakyat apalagi yang susah, itu bagus, apakah namanya sebelum pilpres, dekat pilpres, enggak apa-apa. Asal untuk rakyat itu tidak apa-apa," ujar Zulkifli di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (25/10).

Ia tidak sepakat dengan anggapan dana kelurahan bakal rawan dipolitisasi sebagian pihak jika dikeluarkan tahun depan. Apalagi, nominalnya jauh lebih kecil daripada dana desa. 

Ia justru menilai program dana kelurahan sangat terlambat karena baru dikeluarkan saat ini. "Kalau desa dapat, masak, lurah nggak dapet, ya, setuju. tetapi, ya, harus tepat penggunaannya," kata Zulkifli.

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan mengusulkan adanya alokasi anggaran untuk kelurahan sebesar Rp3 triliun dalam postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) 2019. Usulan tersebut disampaikan dalam rapat bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR di Ruang Rapat Banggar DPR, Jakarta, Senin (15/10).

Alokasi anggaran dana kelurahan tersebut berasal dari alokasi dana desa yang telah diefisiensi dari Rp 73 Triliun menjadi Rp 70 Triliun. Presiden Joko Widodo mengungkapkan rencana emerintah memberi alokasi anggaran untuk kelurahan. 

Jokowi beralasan, kebijakan ini dikeluarkan pemerintah setelah mendengar banyaknya keluhan dari masyarakat terkait dana untuk tingkat kelurahan. "Mulai tahun depan, perlu saya sampaikan, terutama untuk kota, akan ada yang namanya anggaran kelurahan. Banyak keluhan, Pak ada dana desa, kok enggak ada dana untuk kota. Ya, sudah, tahun depan dapat," ujar Jokowi, pekan lalu. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika