REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Keberadaan pelayaran perintis, terutama dalam memberikan pelayanan mobilitas penduduk dan pemenuhan bahan-bahan pokok pada daerah-daerah terpencil, memiliki peran besar terhadap pertumbuhan perekonomian nasional Indonesia. Kondisi ini mengingat kebutuhan akan jasa angkutan laut semakin meningkat sejalan dengan kondisi geografis Negara Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau.
“Pemilihan agenda pembahasan dalam rakor ini tentunya sesuai dengan rencana Ditjen Perhubungan Laut saat ini, yaitu untuk terus melakukan efisiensi, baik sisi anggaran maupun dari sisi penentuan trayek kapal perintis,” kata Direktur Jenderal Perhubungan Laut R Agus H Purnomo saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Pelayaran Perintis Tahun 2018, Kamis (25/10), di Hotel Harris Sentraland Semarang, Jawa Tengah.
Dalam keterangannya yang diterima Republika.co.id, Rapat Koordinasi Nasional Pelayaran Perintis kali ini mengambil tema ”Memberikan Opsi Solutif pada Pengoperasian Kapal Perintis yang Lebih Efisien” diikuti oleh para Kepala Unit Penyelenggara Teknis (UPT) Ditjen Perhubungan Laut, para Kepala Dinas Perhubungan Provinsi serta perusahaan Operator Kapal Perintis.
Menurut Agus, Kementerian Perhubungan cq. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut terus berupaya meningkatkan pelayanan pelayaran perintis guna terus meningkatkan konektivitas antara pulau di wilayah Indonesia serta meningkatkan perenomian dan kesejahteraan di daerah-daerah yang belum terdapat pelayaran komersial.
Dari data yang ada pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, penyelenggaraan pelayaran perintis pada 2017 terdapat 96 trayek dan 481 pelabuhan singgah dengan anggaran Rp 943,992 miliar. Jumlah itu meningkat di 2018 menjadi 113 trayek dan 498 pelabuhan singgah dengan total anggaran Rp 1,102 triliun, di mana 46 trayek dilayani oleh PT Pelni melalui penugasan dan 67 trayek dilayani oleh perusahaan swasta melalui pelelangan umum.
Terkait dengan hal ini, Agus meminta, agar ke depan, penyelenggaraan pelayaran perintis harus bisa berjalan lebih efisien dan inovatif. Dengan harapan, jika pelayaran perintis bisa lebih efisiensi, tentunya akan meningkatkan produktivitas dan mendorong pembiayaan penyelenggaraan angkutan laut perintis yang efisien, inovatif, dan berkelanjutan.
“Untuk itulah, saya minta kepada semua pihak terkait terus mengupayakan agar pelayaran perintis memiliki kemampuan beroperasi secara optimal dan dapat meningkatkan kualitas pelayanannya,” katanya.
Dikatakan Agus, rakornas perintis kali ini akan dijadikan kesempatan untuk mengevaluasi pola pelayanan maupun operasional kapal-kapal perintis yang telah berlangsung selama 20 tahun. Untuk itu, perlu ada evaluasi trayek-trayek yang seharusnya sudah dapat ditingkatkan menjadi komersil atau trayek-trayek yang masih perlu ditingkatkan.
Bahkan, bila perlu, ada trayek-trayek yang tidak perlu diadakan lagi atau dihapus dengan berbagai pertimbangan yang rasional dan transparan. “Jangan sampai ada trayek perintis yang tingkat okupansinya sudah di atas 60 persen, tetapi masih mendapat subsidi penuh dari pemerintah," ujarnya.
Selain itu, jangan juga terus memaksakan dilayani kapal perintis, padahal trayek tersebut okupansinya selalu di bawah 10 persen sehingga dana subsidi yang dikeluarkan oleh pemerintah tidak efektif dan efisien.
Plt Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Kapten Wisnu Handoko mengatakan, rakor tahun ini merupakan momentum sangat tepat selain untuk meningkatkan koordinasi dengan unsur-unsur terkait di lapangan. Selain itu, juga untuk meningkatkan pemanfaatan armada dan kualitas pelayanan terhadap masyarakat yang membutuhkan.
“Melalui rakornas perintis ini diharapkan akan diperoleh masukan dari berbagai pihak terkait untuk bisa lebih mengoptimalkan pelaksanaan jaringan trayek pelayaran perintis serta memberikan solusi atas permasalahan dalam pengoperasian kapal perintis,” kata Kapten Wisnu.
Ke depan, kata Wisnu, pemerintah akan menerapkan beberapa model pengelolaan dan pengoperasian kapal perintis. Di antaranya adalah model kerja sama pemanfaatan (KSP), kerja sama antara pemerintah dan badan usaha (KPBU), dan model sistem sewa aset.
Ikuti Whatsapp Channel Republika