REPUBLIKA.CO.ID, PADANG -- Pemerintah pusat meminta Pemerintah Provinsi Sumatra Barat mempercepat langkah dalam menyiapkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang akan menyasar sektor pariwisata. Pemprov Sumbar juga diminta fokus untuk memilih salah satu lokasi, apakah KEK Mandeh di Kabupaten Pesisir Selatan atau KEK Mentawai di Kabupaten Kepulauan Mentawai.
"Saya malah jadi gregetan, KEK soal kawasan Mandeh masih lelet. Padahal saya sudah garansi ke Presiden agar Mandeh segera selesai," jelas Menteri Pariwisata Arief Yahya, Selasa (23/10).
Arief mengingatkan pemda bahwa pembangunan KEK akan memberikan manfaat ikutan lainya, termasuk prioritas penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pembangunan infrastruktur seperti bandara dan jalan nasional. Arief pun 'memaksa' Sumbar untuk segera menetapkan satu KEK sebelum akhir 2018 ini, apakah Mentawai atau Mandeh.
"Setiap provinsi memang harus satu, contohnya Sumut dengan Danau Toba. Bahkan Jateng dan Yogyakarta digabung jadi satu, yaitu Borobudur," katanya.
Wakil Gubernur Sumatra Barat Nasrul Abit menelaskan pembahasan KEK Wisata di Kepulauan Mentawai sudah sampai di tingkat Kemenko Bidang Kemaritiman. Dari pembahasan terakhir di Jakarta, ujar Nasrul, pembangunan KEK Mentawai ditargetkan dimulai 2019.
"Mudah-mudahan seiring pembangunan jalan, KEK disetujui dan pembangunan berjalan juga," kata Nasrul.
KEK Mentawai nantinya akan memanfaatkan dana APBN dan investasi sektor swasta dengan total nilai sekitar Rp 11 triliun. Pembangunannya sendiri diprediksi akan memakan waktu yang cukup lama, sehingga skema pengerjaannya multiyears.
"APBN masuk untuk buat jalan juga. Bukan untuk KEK saja, namun mengeluarkan keterisolasian masyarakat di daerah sana yang masih terisolir," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
