REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun mengaku heran terhadap sikap politisi yang mengkritisi setiap kebijakan pemerintah di tahun politik ini, termasuk rencana mengucurkan dana kelurahan. Ia mengatakan dana kelurahan sebenarnya komitmen pemerintah untuk rakyat.
Ia pun berharap agar dana kelurahan ini tak dikaitkan dengan politik. “Jangan dihubung-hubungkan dengan politik, dikit-dikit dihubungkan politik, enggak rampung-rampung kita ini," ujar Jokowi saat menyerahkan sertifikat hak atas tanah di lapangan bola Ahmad Yani, Kebayoran Lama Selatan, Jakarta Selatan, Selasa (23/10).
Jokowi menilai, bukan hanya desa saja yang membutuhkan dana desa, tetapi juga kelurahan. Dana kelurahan tersebut untuk memperbaiki infrastruktur yang juga dibutuhkan oleh masyarakat.
Ia mengatakan kelurahan juga membutuhkan untuk memperbaiki selokan, jalan di kampung-kampung. Ia mengatakan hal tersebut yang melatarbelakangi pemerintah mengajukan anggaran dana kelurahan.
“Tetapi kok ramai. Saya juga heran. Ini dana untuk rakyat kok, untuk memperbaiki jalan di kampung, untuk memperbaiki solokan yang ada di kampung-kampung, kok jadi ramai," kata Presiden.
Bukan hanya dana kelurahan, Jokowi mengatakan saat ini seluruh hal yang dilakukan oleh pemerintah selalu dikaitkan dengan politik. Padahal, kata dia, kehidupan tak hanya berkaitan dengan politik, tetapi juga berkaitan dengan sosial, ekonomi, dan budaya. “Kenapa setiap hal dihubungkan dengan politik," kata dia heran.
Ia berpendapat, upaya mengaitkan berbagai hal dengan politik merupakan salah satu cara politisi menjalankan perannya, yakni memengaruhi masyarakat. Karena itu, ia pun mengingatkan masyarakat untuk berhati-hati dalam menerima setiap informasi.
"Hati-hati banyak politikus yang baik-baik, tetapi juga banyak politikus yang sontoloyo," ujar Jokowi.
Pemerintah berencana mencairkan dana keluarahan pada 2019 dengan besaran dana hingga Rp 3 triliun. Dana itu diperuntukan bagi 8.300 kelurahan secara nasional.
Setiap kelurahan akan mendapatkan sekitar Rp 300 sampai Rp 400 juta per tahun tergantung pada perbedaan presentase kemiskinan kota hingga luas geografinya. Namun, sejumlah politisi yang mengkritik rencana ini karena dilakukan pada tahun politik.
Ikuti Whatsapp Channel Republika