REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Kantor Staf Kepresidenan Moeldoko angkat suara terkait alokasi anggaran dana operasional desa dan dana keluarhan. Menurutnya, alokasi anggaran dana operasional desa dan dana kelurahan bukan bertujuan untuk menyogok kepala desa dan lurah di tahun politik.
"Jadi para kepala daerah itu (mengatakan) 'Pak, kami tuh mengelola dana desa tapi kami tidak punya dana untuk administrasi kami, bagaimana mengelola desa'. Dasarnya seperti itu, bukan untuk 'sogokan', enggaklah kalau itu," kata Moeldoko di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Senin (22/10).
Terkait adanya kontra pendapat terkait rencana pemberian anggaran untuk kepala desa dan lurah tersebut, Moeldoko menyebut hal itu wajar terjadi di tahun politik mengingat Presiden Joko Widodo menjadi petahana dalam Pilpres 2019.
"Ya namanya juga tahun politik, semuanya juga menjadi konsumsi politik. Sebenarnya belum keputusan, ini (masih) sebuah wacana yang bergulir lalu direspon," tambah Wakil Ketua Umum Tim Kampanye Nasional Koalisi Indonesia Kerja tersebut.
Mantan panglima TNI itu mengatakan keputusan Presiden Jokowi memberikan "tunjangan" kepala desa dan kelurahan tersebut didasarkan atas keluhan dari para kepala daerah. "Intinya begini lho, Pemerintah mendengarkan untuk dana kelurahan itu sebenarnya, yang saya tahu, sementara ini ya itu seperti dana pimpinan," katanya.
Dalam pembukaan Temu Karya Nasional Gelar Teknologi Tepat Guna ke-XX di kawasan Garuda Wisnu Kencana, Bali, Jumat (19/10), Presiden Joko Widodo mengatakan Pemerintah akan mengalokasikan anggaran kelurahan mulai tahun 2019. "Dan mulai tahun depan, ini perlu saya sampaikan, terutama untuk kota akan ada yang namanya anggaran kelurahan," kata Presiden di hadapan ribuan kepala desa dan perangkat desa se-Indonesia di Bali.
Ikuti Whatsapp Channel Republika