REPUBLIKA.CO.ID, PADANG -- Pemerintah Provinsi Sumatra Barat mengumpulkan seluruh pengusaha angkutan yang beroperasi di wilayah tersebut. Para pengusaha angkutan diberikan sosialisasi dan diajak berdialog mengenai kondisi terkini pengelolaan angkutan umum di Sumatra Barat, termasuk angkutan sewa untuk turis.
Langkah ini dilakukan setelah Pemprov Sumbar mulai gerah mendapat keluhan soal tindakan pengusaha angkutan yang suka memainkan harga sewa mobil kepada tamu dari luar Sumbar. Wakil Gubernur Sumatra Barat, Nasrul Abit, menceritakan bagaimana ia mendapat keluhan dari salah satu pengusaha perjalanan wisata dari Jakarta. Tamu dari ibu kota tersebut, ujar Nasrul, sudah memesan mobil jenis Hi-Ace untuk digunakan selama perjalanan di Sumbar dan disepakati dengan harga sewa tertentu. Sayangnya, sang pemilik jasa rental mobil menaikkan harga sewanya saat rombongan tamu dari Jakarta tiba.
"Harga yang ditawarkan naik 3 kali lipat. Ini bukti bahwa kita di sini belum bisa menjalankan komitmen. Jangan main pakuak. Jangan sampai orang nggak mau pakai jasa kita lagi," jelas Nasrul dalam Rapat Kerja Dinas Perhubungan bersama pengusaha angkutan darat di Padang, Senin (22/10).
Melalui acara yang dihadiri 50 pengusaha angkutan darat di Sumatra Barat ini, Nasrul meminta para penyedia jasa rental mobil untuk tidak lagi memainkan harga. Permintaan Nasrul ini juga ditujukan untuk angkutan kota yang mengangkut wisatawan. Sesuai dengan aturan, tarif angkutan kota sudah ditetapkan. Artinya bila ada pelanggaran, maka Pemprov Sumbar melalui Dinas Perhubungan siap menjatuhkan sanksi.
Pemprov Sumbar tak ingin usaha mempromosikan pariwisata di Tanah Minang sia-sia karena kalah dengan citra buruk dari oknum yang suka melakukan pemalakan kepada turis, baik domestik atau asing. Nasrul menyebutkan, pihaknya tak ingin main-main dalam mengembangkan industri pariwisata. Hal ini dilatari kenyataan bahwa Sumatra Barat tidak memiliki industri besar selain yang dijalankan PT Semen Padang.
"Kita bergantung dengan pariwisata ini. UMKM kita juga menonjol, dan UMKM ini erat kaitannya dengan sektor pariwisata. Ujungnya, pariwisata ino ditunjang oleh angkutan darat yang memadai," jelas Nasrul.
Perilaku oknum pedagang yang main pakuak bukan cerita baru di Sumatra Barat. Nasrul juga menyampaikan ceritanya tentang sebuah rumah makan yang pernah meminta tagihan hingga 9 juta lebih kepada satu rombongan pengunjung yang jumlahnya sekitar 30an orang. Nasrul menegaskan bahwa pihaknya akan menindak tegas kepada oknum pedagang atau pengusaha angkutan yang terbukti bermain curang dan menyalahi aturan.
"Saya ingin Padang ini tertib. Saya juga akan dorong sertifikasi halala untuk restoran. Jadi agen travel bisa bawa tamunya untuk makan yang sudah dapat sertifikasi halal dari kami," katanya.
Kepala Dinas Perhubungan Sumatra Barat, Heri Nofiardi, mengamini apa yang disampaikan Wakil Gubernur. Dengan jumlah penduduk yang menyentuh angka 5,3 juta orang, ujar Heri, maka aspek transportasi menyumbangkan kontribusi yang cukup besar untuk pertumbuhan ekonomi Sumbar. Industri transportasi juga menjadi pendorong tumbuhnya sektor pariwisata.
"Makanya, tanpa pembinaan, maka tujuan untuk menciptakan angkutan yang aman, lancar, dan efisien ini tak akan tercapai," jelas Heri.
Ia menambahkan, penetapan tarif untuk angkutan umum jenis angkutan kota (angkot) dan AKDP diatur oleh Pemda setempat. Menyikapi adanya isu pemalakan yang dilakukan oleh oknum penyedia jasa transportasi, Heri meminta timnya untuk memastikan siapa oknum yang terlibat. Menurutnya, perlu dipastikan apakah angkutan yang dimaksud adalah angkutan yang diatur pemda atau bukan.
"Kalau angkutan sewa lain lagi. Namun kalau terbukti melakukan pemalakan dan melanggar aturan, tentu kami tindak," jelas Heri.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
