REPUBLIKA.CO.ID, BEKASI -- Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi berang dengan pernyataan Gubernur DKI Jakarta Anies R Baswedan yang mengaitkan persoalan sampah DKI dengan kondisi APBD Kota Bekasi. Selain itu, Anies mengatakan kepada awak media bahwa semestinya Kota Bekasi meminta dana ke Provinsi Jawa Barat karena secara administrasi Kota Bekasi bukan tanggung jawab Provinsi DKI.
"Nah itu pak Anies nggak tahu sejarahnya, pak Anies harus tanya ke pak Sekda, ke kepala-kepala daerah sekitar, pemimpin kan harus tahu history," kata Pepen sapaan Rahmat, di Bekasi, Senin (22/10).
Pepen membenarkan bahwa secara administrasi Kota Bekasi termasuk dalam salah satu kota di Provinsi Jawa Barat. Namun, Pepen menambahkan semestinya Gubernur DKI menyadari bahwa Kota Bekasi memiliki pengaruh besar bagi DKI.
"Yang tadinya dianggap sebagai daerah penyangga, jadi daerah mitra, kota bekasi ini punya penyumbang interaksi sosial yang luar biasa kepada DKI," tambah Pepen.
Selain itu, Pepen mengatakan sebagai daerah mitra dari DKI maka DKI memiliki tanggung jawab sosial di wilayah tersebut. "Kalau dana kompensasi itu ada perjanjiannya, terus yang dana kemitraan itu adalah kesepakatan antar kepala daerah," jelas Pepen.
Pepen kembali menegaskan jika tidak ada perhatian khusus dari Pemprov DKI maka tidak menutup kemungkinan Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Bantargebang ditutup. "Atau dikurangi tonasenya, jangan sampai kejadian 2012 terulang di Bekasi, saya bilang ke Pak Anies karena anda tidak mengembangkan dan kapasitasnya sudah penuh udah kirim saja 2.000 ton perhari," kata Pepen.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan mengatakan, persoalan antara DKI dan Kota Bekasi bukanlah persoalan sampah. Melainkan, permasalahan APBD Kota Bekasi namun disampaikan dengan menggunakan isu sampah.
"Kalau persampahan sudah selesai kewajiban kita," kata Anies di Balai Kota DKI, Ahad (21/10).
Anies merasa tersinggung dengan cara Wali Kota Bekasi yang membuat Pemprov DKI seolah-olah tidak menunaikan kewajiban. Padahal, menurut Anies, Pemkot Bekasi semestinya minta dana ke Pemprov Jabar.
"Dan harus diingat Kota Bekasi itu masuk provinsi mana coba? Ya Jawa Barat. Kalau mau minta ke Pemprov mana harusnya dimintai? Kok mintanya ke Jakarta?" ujar Anies.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
