REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Wakil Ketua Apeksi Bima Arya Sugiarto membeberkan awal mula usulan dana kelurahan yang kini menjadi polemik terkait tahun politik. Ia mengatakan dana kelurahan itu bermula pada pertemuan antara presiden dan para wali kota di Istana Bogor pada Juli lalu.
“Presiden memberi kesempatan kepada kami (Apeksi) untuk curhat," kata Bima dalam keterangan tertulisnya dari London, Inggris, yang diterima di Bogor, Ahad (21/10).
Wali kota Bogor itu menceritakan, pada momen curhat dengan presiden tersebut, dirinya bersama Wali Kota Jambi Syarif Fasha ditunjuk sebagai juru bicara mewakili anggota Apeksi. "Tentunya momen itu kami gunakan untuk sampaikan beberapa hal yang jadi atensi bersama," katanya.
Bima yang saat ini sedang berada di London menghadiri pertemuan Global Parliament of Mayors (GPM) menjelaskan bahwa daerah sangat membutuhkan dana tersebut layaknya dana desa yang sudah digulirkan lebih dulu.
Ia menjelaskan, beberapa hal yang dirinya dan wali kota Jambi sampaikan dalam pertemuan dengan presiden tersebut, yakni kewenangan pengelolaan SMA/SMK, pengangkatan guru honorer K2, evaluasi sistem zonasi penerimaan siswa, kewenangan pemeliharaan jalan. "Serta permohonan dana untuk kelurahan," katanya menambahkan.
Menurut Bima, para wali kota menyampaikan kepada presiden bahwa saat ini mayoritas penduduk tinggal di perkotaan. Karena itu, penting untuk mengelola tren urbanisasi dengan baik.
"Jangan sampai problem perkotaan seperti kemiskinan, pengangguran, kesenjangan ekonomi kemudian meledak mengancam kebersamaan dan stabilitas nasional," katanya.
(Terlepas dari soal politik) Kami sambut baik (dana kelurahan. Tinggal pelaksanaanya saja yang harus diiringi dengan aspek perencanaan yang tepat agar tepat sasaran dan pengawasan secara bersama-sama agar semua tetap sesuai dengan aturan. Bima Arya
Bima mengatakan, apa yang disampaikannya adalah suara para wali kota dan menjelaskan asal usulan dana kelurahan tersebut agar tidak semua ditarik ke ranah politik. Menurut dia, problem yang dihadapi kesenjangan sosial banyak terjadi di kota, termasuk kriminalitas menjadi perhatian serius.
Ia mengatakan, setelah mendengarkan curhatan dari para wali kota. Presiden langsung merespon untuk memberi anggaran khusus kelurahan. "Saat itu presiden spontan berkata 'oh iya, belum ada ya anggaran khusus untuk kelurahan?,” kata dia.
Kala itu, Bima mengatakan, ia dan wali kota lainnya menjawab belum. “Kemudian presiden bilang, 'baik akan saya kaji dan koordinasikan.' Sambil beliau catat itu di iPad beliau. Saat itu, presiden didampingi Mensesneg Pratikno," kata Bima menambahkan.
Bima menambahkan, terlepas dari isu politik di tahun politik, bagi para wali kota anggaran untuk kelurahan tersebut adalah kebijakan yang memang ditunggu. "Kami sambut baik. Tinggal pelaksanaanya saja yang harus diiringi dengan aspek perencanaan yang tepat agar tepat sasaran dan pengawasan secara bersama-sama agar semua tetap sesuai dengan aturan," katanya.
Menurut politikus Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut, dana kelurahaan yang dimaksud digunakan untuk infrastruktur, pemberdayaan ekonomi. Rencananya dana kelurahan akan dicairkan pemerintah pusat pada Tahun 2019 dengan usulan dana Rp3 triliun pada APBN 2019.
Pencairan dana tersebut pun menuai polemik karena bertepatan dengan tahun politik pemilihan presiden dan legislatif.
Ikuti Whatsapp Channel Republika