REPUBLIKA.CO.ID, SUKABUMI--Ribuan warga Kota Sukabumi menggelar aksi tandatangan menolak lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) di Lapangan Merdeka, Kota Sukabumi Ahad (21/10). Mereka juga menuntut agar akun LGBT di media sosial ditutup karena dinilai meresahkan masyarakat.
Aksi penandatanganan menolak LGBT ini dilakukan di sejumlah spanduk yang disediakan aliansi masyarakat anti LGBT. Penandatanganan tersebut dilakukan oleh warga yang melintas maupun sejumlah organisasi masyarakat (ormas) di Kota Sukabumi.
"Kegiatan ini sebagai reaksi terkait maraknya akun gay di Sukabumi yang jumlahnya banyak dan anggotanya ribuan," ujar perwakilan dan penggagas aksi dari Aliansi Masyarakat Anti LGBT Dany Ramdhani di sela-sela aksi tandatangan di Lapangan Merdeka Sukabumi. Kegelisahan ini direspon oleh masyarakat Sukabumi.
Dany berharap dengan adanya aksi ini ke depan jumlah LGBT bisa menurun dibandingkan sebelumnya. Sebabnya selama ini dari tahun ke tahun jumlah LGBT meningkat dan kondisi ini sangat mengkhawatirkan.
Oleh karena itu, kata Dany, warga Sukabumi akan melayangkan surat ke Kementerian Komunikasi dan Informatika agar akun gay yang berada di medsos khususnya yang di Sukabumi ditutup. Hal ini sebagai perlindungan terhadap keberlangsungan generasi muda.
Dany menuturkan, aksi penandatanganan tolak LGBT ini ditargetkan diikuti sebanyak 1.000 orang. Namun pada kenyataan jumlahnya melampaui target hingga 1.500 orang.
Salah seorang warga dari Persaudaraah Muslimah (Salimah) Kota Sukabumi Rinrin Warisni menambahkan, warga Kota Sukabumi menolak keras maraknya kasus LGBT di Sukabumi. "Kami ingin menyelamatkan anak kami dari penyimpangan perilaku seksual tersebut," imbuh dia.
Intinya kata Rintin, masyarakat mengutuk keras perilakunya dan akan meraih korban perilaku menyimpang. Selain itu mendukung pemerintah serta organisasi yang menolak LGBT.
Wali Kota Sukabumi Achmad Fahmi menambahkan, pemerintah menyambut positif adanya aksi masyarakat dan ormas Sukabumi yang melakukan penolakan terhadap LGBT. "Karena kami bersepakat, selain dilarang agama juga membuat keresahan di tengah sosial masyarakat," imbuh dia.
Sehingga kata Fahmi, pemda sejalan dengan apa yang disuarakan warga dalam menolak LGBT. Dalam artian bukan membenci secara personal melainkan perilaku yang bersangkutan. Bahkan wali kota pun ikut melakukan penandatanganan.
Fahmi menuturkan, pemerintah mempunyai beberapa saluran agar orang yang memiliki perilku LGBT kembali ke jalan yang normal. Misalnya dengan menyediakan terapis yang berada di rumah sakit maupun di Komisi Penanggulangan AIDS (KPA).
Menurut Fahmi, berdasarkan data pada 2017 lalu ada sekitar 1.018 orang lelaki seks lelaki (LSL) atau gay di Sukabumi. Jumlah tersebut bukan hanya warga Kota Sukabumi melainkann dari beberapa daerah di sekitar.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
