Jumat 19 Oct 2018 15:36 WIB

ADB Tertarik Biayai Proyek BIJB dan LRT Bandung Raya

Pemprov Jabar akan mengukuhkan keseriusan kerja sama dengan ADB.

Rep: Arie Lukihardianti/ Red: Dwi Murdaningsih
Miniatur kendaraan Metro Kapsul usai Pencanangan Proyek  LRT Metro Kapsul Bandung, di Jalan Dalemkaum, Alun-alun Kota Bandung, Senin (12/2).
Foto: Republika/Edi Yusuf
Miniatur kendaraan Metro Kapsul usai Pencanangan Proyek LRT Metro Kapsul Bandung, di Jalan Dalemkaum, Alun-alun Kota Bandung, Senin (12/2).

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Pemprov Jabar, menerima Kunjungan Delegasi Asian Development Bank (ADB) di Ruang Rapat Papandayan Kantor Gedung Sate, Kamis petang (18/10). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya dengan Gubernur Jawa Barat pada 21 September 2018 lalu.

Menurut Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat, Iwa Karniwa dalam pertemuan tersebut Pemprov Jabar  juga menginformasikan ada pembangunan 16 jalan tol, BIJB Kertajati dan Pelabuhan Patimban yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Selain itu, disampaikan program-program pusat bagaimana mempertahankan ketahanan pangan, dibangun 6 waduk agar Jawa Barat mendapatkan air bersih dan bagaimana meningkatkan cakupan layanan air bersih  pada investasi SPAM (Sistem penyediaan Air Minum).

Setelah berdiskusi, kata Iwa, ADB tertarik pada BIJB, SPAM dan LRT Bandung Raya. Sehingga rencana selanjutnya Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan datang ke Brand Office nya di Jakarta untuk mengukuhkan keseriusan.

“Dan hal tersebut yang kita sampaikan pada ADB, Alhamdulillah mendapatkan respons. Untuk tindak lanjut berikutnya, kita sudah menunjuk lisence officer-nya dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Biro Kerjasama dan governer advisor,” kata Iwa.

Iwa mengatakan, dalam pertemuan tersebut ia pun mengungkapkan beberapa hal terkait tata kelola ekonomi Pemprov. Pertama, menjelaskan bagaimana Pemprov mengelola tata kelola di Jawa Barat dengan anggaran yang terbatas, namun pertumbuhan ekonomi Jabar sekarang triwulan pertama sudah diatas 6 persen.

Kedua, kata dia, mengenai tata kelola APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah). Berkaitan dengan hal tersebut Iwa mengarahkan pada empat hal diantaranya bagaimana meningkatkan anggaran pendidikan dengan tata kelolanya, bagaimana meningkatkan anggaran kesehatan dengan tata kelolanya, infrastruktur dan daya beli masyarakat.

“Dengan kombinasi kebijakan dan infrastruktur yang ada maka Jawa Barat mempertahankan pertumbuhan ekonomi diatas 5 persen,” katanya.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement