REPUBLIKA.CO.ID, BUKITTINGGI -- Permasalahan kependudukan di Provinsi Sumatra Barat ternyata belum menjadi prioritas pemerintah. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Dukcapil (DP2KBD) Provinsi Sumatra Barat, Novrial, menyayangkan persoalan kependudukan masih dipandang sebelah mata dan unit kerja yang mengurusinya tidak mendapat perhatian dan sumber daya yang cukup untuk bisa bekerja maksimal.
"Kami yakin, kita masih dilihat 1/3 (sepertiga) porsi baik di provinsi maupun kabupaten/kota," jelas Novrial di Bukittinggi, Jumat (19/10).
Novrial mengaku sedang berjuang agar persoalan kependudukan bisa menjadi prioritas bagi pemerintah daerah (pemda). Menurutnya, kependudukan merupakan landasan dari naik turunnya kesejahteraan masyarakat di sebuah wilayah. Pemda, menurutnya, harus menggunakan analisis kependudukan dalam menerbitkan sebuah kebijakan.
"Jadi kependudukan itu bukan soal masa lalu, dia adalah masalah sekarang dan masa depan. Ia berpotensi menjadi bom waktu jika kebijakan pemerintahan tidak berbasis pada data kependudukan," kata Novrial.
Menurutnya, masalah kependudukan akan bermuara pada empat hal, yakni daya tampung atau dukung lingkungan, kemiskinan, ketenagakerjaan dan pengangguran, serta ketahanan pangan. Soal daya tampung lingkungan misalnya, pertambahan jumlah penduduk yang tidak dibarengi dengan kesiapan lingkungan juga berujung pada bencana kependudukan.
"Mengambil contoh ketersediaan air bersih, peningkatan penduduk yang tak diiringi peningkatan ketersediaan dan akses terhadap air bersih akan menyebabkan penduduk kesulitan mendapatkan air bersih," katanya.
Hal yang sama juga terjadi pada angka kemiskinan dan pengangguran yang merupakan ekses dari peningkatan jumlah penduduk. Laju pertambahan penduduk yang tak terkendali bisa disebabkan oleh tingginya akan kelahiran, imigrasi, maupun urbanisasi yang berbanding terbalik dengan akses terhadap sumber-sumber ekonomi dan lapangan kerja.
"Lalu soal kecukupan pangan. Namun kita belum bisa menemukan korelasi yang kuat karena kompleksnya data," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika