Hadi mengatakan, jumlah rumah rusak berat yang telah terverifikasi akibat gempa di NTB mencapai 72.028 rumah, dengan 71.676 rumah sudah mendapatkan tandatangan surat keputusan (SK) dari bupati dan wali kota. Hadi menyebutkan, pemerintah telah mengisi rekening kepada 7.036 warga penerima bantuan.

Pemerintah memberikan tiga pilihan model rumah bagi warga terdampak gempa: rumah instan sederhana sehat (Risha), rumah instan kayu (Rika), dan rumah instan konvensional (Riko). Kata Hadi, banyak warga yang menaruh minat pada bangunan model Risha.

"Banyak sekali masyarakat yang menghendaki Risha karena cepat dan mereka tahu ini sudah teruji tahan gempa," ujar Basuki.

Pembangunan Duplikasi Jembatan Surabaya di Lombok Dilanjut

Hadi merinci, 2.677 warga berminat membangun Risha, 1.471 warga memilih Rika, dan 1.680 warga lebih memilih Riko. Hingga saat ini, progres pembangunan Risha baru mencapai 99 rumah, sedangkan Rika baru sebanyak 14 rumah, dan Riko sebanyak 97. Warga juga diharuskan membentuk kelompok masyarakat (pokmas) sebagai syarat wajib mendapatkan dana bantuan. Sejauh ini, baru terdapat 563 pokmas yang sudah dibentuk, dengan anggota sekira sepuluh hingga 20 kepala keluarga (KK) pada setiap pokmas.

"Warga punya pilihan model rumah tapi konstruksi akan kita cek dan harus tahan gempa," lanjutnya.

Basuki menyebutkan, nilai pembangunan Risha bervariasi tergantung ukuran. Pada model pembangunan Risha di Mataram, kata dia, menghabiskan sekira Rp 23,8 juta untuk kerangka bangunan dan Rp 8 juta untuk bagian atapnya.

"Menurut kami ada penghematan apalagi kalau pakai dinding batu bata yang masih bisa dipakai," kata Basuki.

Dengan mulai turunnya dana bantuan, percepatan pengadaan bahan bangunan juga menjadi keharusan. Kata Basuki, saat ini sudah ada delapan Depo Kadin NTB di lima kecamatan di wilayah terdampak gempa. Dia juga mendorong percepatan produksi Risha agar masyarakat bisa segera membangun rumah.

"Dengan lancaranya pencairan, hanya satu kendala yaitu percepat produksi panel (Risha). Untuk percepatan penyediaan sumberdaya, yaitu material dan tenaga kerja, perlu peran Kadin, Kemendag dan lemerintah faerah yang lebih aktif," ungkapnya.

Kementerian PUPR juga telah menginventaris kerusakan fasilitas publik yang dilaporkan sebanyak 1.317 unit dan sudah diverifikasi 1.247 unit. Basuki mengatakan, Kementerian PUPR menangani 649 unit, di mana 215 unit sedang dibangun dan 39 unit sudah selesai;  dan yang dikerjakan pihak lain sebanyak 598 unit. Basuki merinci,  215 unit yang sedang dibangun terdiri atas 203 unit fasilitas pendidikan, 4 unit fasilitas ibadah, 7 unit fasilitas kesehatan, dan 1 unit fasilitas lainnya.

"Sebanyak 39 unit yang selesai dibangun terdiri atas 31 unit fasilitas pendidikan, 5 unit fasilitas kesehatan, 1 unit fasilitas perekonomian, dan 2 unit fasilitas lainnya," kata dia menambahkan.