REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPP PKB Abdul Kadir Karding menilai, Menteri Koordinator bidang Kelautan Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Keuangan Sri Mulyani mengacungkan satu jari dalam pertemuan tahunan IMF-Bank Dunia, ingin menegaskan bahwa Indonesia nomor satu.
"Kalau sudah ada laporan, saya dorong beliau-beliau untuk mengikuti proses yang ada walaupun penjelasan yang kami dengar dan lihat bahwa itu sifatnya serta niatnya spontan ingin menyatakan Indonesia nomor 1 dalam penyelenggaraan forum IMF-Bank Dunia," kata Karding di Jakarta, Kamis.
Dia mengatakan hikmah dari kejadian itu adalah kedepannya perlu ada sosialisasi yang lebih masif, terutama kepada para pejabat negara terkait hal teknis peraturan pemilu. Karena menurutnya, belum tentu para pejabat negara seperti Luhut dan Sri Mulyani mengetahui aturan teknis pemilu karena kesibukan mereka sebagai menteri.
"Misalnya, saya sudah lima kali mencalonkan diri sebagai anggota legislatif, masih merasa sangat kesulitan dalam memahami secara rinci aturan-aturan kampanye yang diatur dalam UU dan PKPU karena terlalu rinci dan spesifik," ujarnya.
Karding menilai spontanitas-spontanitas dari pejabat atau orang-orang tertentu harus dilihat sebagai bagian yang tidak dibangun atas niat. Karena menurut dia, hukum itu dibangun atas niat, jadi mungkin perlu dipersuasi dan dijelaskan saja, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan pejabat negara seperti menteri.
"Contohnya saya datang ke sekolah dan ada yang mengajak foto nomor 1, itu nomor partai saya, itu saya bisa kena. Walaupun itu cuma mungkin beberapa siswa senang saja, namun ternyata dalam konteks peraturan dianggap melanggar jadi harus ada persuasi saja," tuturnya.
Karding yang merupakan Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf mendorong agar Luhut dan Sri diberitahu mengenai aturan-aturan kampanye pemilu sehingga lebih berhati-hati dalam mengekspresikan spontanitas.
Sebelumnya, warga masyarakat Dahlan Pido didampingi Advokat Nusantara mengadukan Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan dan Menteri Keuangan Sri Mulyani ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) karena diduga melakukan pelanggaran pemilu saat penutupan pertemuan tahunan IMF dan Bank Dunia di Bali, Minggu (14/10).
"Ada dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat negara, Luhut Binsar Pandjaitan dan Sri Mulyani, dugaan pelanggaran menyebutkan identitas pasangan calon, Jokowi nomor satu," kata Dahlan Pido di Gedung Bawaslu, Jakarta, Kamis (18/10).
Dahlan menjelaskan, pelanggaran dugaan terjadi saat sesi foto bersama Direktur IMF Christine Lagarde, Presiden Bank Dunia Jim Yong Kim, Menko Luhut dan Menkeu Sri Mulyani serta Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio.
Dalam sesi foto tersebut, Menko Luhut dan Menkeu Sri Mulyani dinilai telah mengarahkan Direktur IMF dan juga Presiden Bank Dunia tidak berpose dengan dua jari (victory), namun dengan satu jari, dan menyatakan satu untuk Jokowi, katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
