REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan telah genap setahun memegang tampuk kepemimpinan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Setidaknya ada 31 catatan yang diklaim sebagai program yang telah direalisasikan.
Anies menyatakan rasa syukurnya telah melewati tahun pertama dalam memimpin Jakarta. Ia mengatakan akan terus merealisasikan janji-janji yang disampaikannya pada masa kampanye.
"Alhamdulillah saya mensyukuri bahwa janji-janji kita satu per satu kita tunaikan. Dan komitmen kami adalah melaksanakan yang menjadi rencana," kata Anies saat ditemui di Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta Pusat, Selasa (16/10).
Ia mengaku optimismis semua program yang dijanjikan akan terrealisasi. Ia akan berusaha memenuhi janjinya hingga empat tahun mendatang. "Itulah yang kita kerjakan satu tahun ini dan insya Allah empat tahun ke depan (dilanjutkan)," tambah dia.
Sementara itu, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di DPRD DKI Jakarta menyampaikan enam poin kritik dalam masa satu tahun pemerintahan Anies. PDIP menyoroti program OK-OCE yang jauh dari target.
Program ini menargetkan 40.000 pengusaha baru dalam setahun. Meski telah diminati 54.564 orang, baru 1.811 yang mendapatkan izin usaha mikro kecil (IUMK). Artinya, baru sekitar 4,5 persen target yang tercapai.
PDIP mengapresiasi proses rebranding program OK-Otrip menjadi Jak Lingko. Nama ini dianggap lebih menggambarkan integrasi sistem transportasi. Namun, program Jak-Lingko diikuti segudang kendala.
"Contoh konkretnya, minimnya peminat operator atau koperasi angkutan umum untuk bergabung disebabkan tidak tersedianya proyeksi keuntungan dalam skema perhitungan oleh Pemprov DKI Jakarta, dengan sebab proyeksi keuntungan yang tak jelas," kata Ketua FPDIP DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono.
Angka yang tercatat jauh dari target yang ditetapkan. Pemprov DKI Jakarta menargetkan 2.000 armada di sepanjang 2018, namun hingga September baru 283 unit yang bergabung. Artinya, target yang tercapai tak lebih dari 15 persen.
Program unggulan lain, yakni Rumah Tanpa DP, tak lepas dari kritik. Program ini dinilai tidak berpihak kepada rakyat miskin, namun untuk kelas menengah ke atas. Karena harga cicilan per bulan minimum Rp 2 juta per bulan. Ini belum termasuk biaya listrik dan air bersih.
Pengeluaran sebesar itu dinilai hanya dapat dicapai oleh orang dengan penghasilan Rp 4 juta hingga Rp 7 juta. "Pertanyaannya, keberpihakan terhadap rakyat miskin yang tidak mampunya ada di mana?" tanya Gembong.
Ada pula program yang masih dipertanyakan bentuknya, yakni naturalisasi sungai. Program ini diklaim akan lebih baik daripada normalisasi sungai. Namun, hingga saat ini belum ada proses naturalisasi yang dilakukan.
Berdasarkan data Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane (BBWSCC), masih ada sebanyak 129 kelurahan rawan banjir di Jakarta. Letak kelurahan itu pun ada di sepanjang sungai yang belum tersentuh program normalisasi.
Program kontroversial lain, yakni legalisasi becak. Program ini dinilai tidak manusiawi karena masih membiarkan alat transportasi bekerja dengan tenaga manusia. PDIP juga mempertanyakan kajian yang telah dilakukan Pemprov DKI sebelum menerapkan program ini.
Sejumlah anggota dewan dari fraksi PDIP melaporkan hasil survei yang dilakukan selama reses. Mereka menyatakan 90 persen warga di daerah pemilihan mereka tidak merasa becak perlu dilegalkan.
Pendapat lain disampaikan anggota Fraksi Partai Demokrat-PAN Taufikurrohman. Ia mengatakan dalam setahun terakhir Pemprov DKI belum melakukan terobosan-terobosan baru untuk mengatasi masalah kesehatan di wilayahnya. Akibatnya, masih banyak masalah kesehatan yang ditemui di tingkat bawah.
"Contoh, orang dirawat, masuk rumah sakit dirawat, belum sembuh sudah disuruh pulang. Terus suruh ngulang lagi berobat ke fasilitas kesehatan yang pertama dirujuk lagi ke rumah sakit. Nah ini kan memberatkan rakyat miskin gitu," kata Taufikurrohman.
Kritik juga disampaikan analis kebijakan transportasi dari Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA) Azas Tigor Nainggolan. Ia menyampaikan, perlu adanya perbaikan akses transportasi massal yang lebih mendasar ketimbang sekadar perubahan nama. Hal ini merupakan salah satu hal yang dijanjikan Anies-Sandi.
"Bukan sekedar mengganti nama Ok-Otrip menjadi Jak-Lingko semata. Tetapi yang harus dilakukan adalah bagaimana menyediakan isi layanan angkutan umum massal itu agar bisa dengan mudah diakses oleh warga (mudah, aman dan nyaman)," kata Azas.
Berbeda dengan komentar sebelumnya, Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Abdurrahman Suhaimi mengatakan apa yang dilakukan Anies sudah sesuai rencana. Janji-janji yang disampaikan telah direalisasikan satu per satu.
"Kita melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Gubernur sudah on the track lah," ujar Suhaimi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
