REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) menargetkan pembangunan 40 desa bambu yang tersebar di empat provinsi pada 2021. Empat provinsi itu yakni Nusa Tenggara Barat (NTB), Nusa Tenggara Timur (NTT), Bali dan Sulawesi Selatan. Mereka diperkirakan mampu menghasilkan pendapatan industrial 50 juta dolar AS per tahun.
Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Kebijakan dan Perubahan Iklim Badan Litbang dan Inovasi Kementerian LHK Syaiful Anwar menjelaskan, pembangunan desa bambu ditujukan sebagai platform pengembangan bambu sebagai salah satu hasil hutan non kayu/ HHBK potensial. "Bambu merupakan komoditas yang bisa dikembangkan dari sisi sosial, ekonomi, kebijakan dan untuk menjawab isu perubahan iklim saat ini," kata dia, ketika ditemui di Gedung Kementerian LHK, Senin (15/10).
Saat ini, sudah ada 10 desa bambu di Ngada, NTT yang dijadikan sebagai pusat unggulan dan percontohan untuk daerah lain sebagai industri bambu berbasis masyarakat. Desa tersebut di antaranya Rotogesa, Mataloko, Dokka, Dadawea, Were 1 dan Were 2 dan Wogo.
Syaiful menuturkan, secara jangka panjang, Kementerian LHK menargetkan 1.000 desa bambu yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia sampai 2040. Visinya, untuk menciptakan ekonomi berskala yang memungkinkan rantai suplai dengan biaya efektif. Diperkirakan, pendapatan industrial dari desa bambu ini mencapai lebih dari 602 miliar dolar AS per tahun.
Penggagasan program ini berawal dari pandangan bahwa bambu dapat menjadi kunci menjawab isu degradasi lingkungan akibat penebangan pohon. "Sekaligus, untuk membantu meningkatkan pendapatan masyarakat lokal di sekitar kawasan hutan," ucap Syaiful.
Secara umum, Syaiful menambahkan, bambu memiliki tiga keunggulan utama sebagai komoditas HHBK. Pertama, pro poor technology karena bambu mudah diolah dengan teknologi sederhana untuk mendapat nilai tambah. Kedua, sustainable yield karena satu rumpun bambu dapat dipanen secara berkelanjutan tiap tahun dengan sekali penanaman. Terakhir, continually income, karena menghasilkan pendapatan tiap tahun.
Dalam penyebaran 1.000 desa bambu, pemerintah memprioritaskan area dengan budaya dan pengetahuan aktif tentang bambu. Sebab, menurut Syaiful, pemerintah mengintegrasikan kearifan lokal dengan program ini. "Selain itu, kami prioritaskan desa-desa dengan sumber daya bambu yang sudah ada sebanyak 1.000 rumpun atau lebih," katanya.
Sementara itu, Koordinator Proyek Program 1.000 desa bambu Badan Litbang dan Inovasi Kementerian LHK Desy Ekawati menjelaskan, program pemanfaatan bambu berbasis masyarakat ini dibangun dengan mekanisme People Public Private Partnership (4P). Semuanya bergerak dari sektor hulu sampai hilir, dari pengelolaan hutan bambu secara lestari sampai pemanfaatan bambu sebagai komoditas bahan baku industri.
Desy mengatakan, industri bambu berbasis masyarakat dibangun dengan memecah rantai suplai dan memberikan kesempatan masyarakat lokal untuk menjadi pelaku dalam proses awal. Hasil tersebut akan disetorkan ke industri besar yang sudah diwajibkan untuk membeli bahan baku setengah jadi. "Secara langsung, ini akan memberikan nilai tambah untuk meningkatkan pendapatan warga setempat," tuturnya.
Dalam program bambu desa, tiap desa setidaknya memiliki atau menanam 70 ribu rumpun bambu di 2.000 hektare lahan atau 35 rumpun/ ha. Sistem tanam menggunakan agroforestry atau tumpang sari, sehingga masyarakat bisa mendapat penghasilan sembari menunggu masa panen bambu yang dapat memakan waktu lima tahun.
Desy mengatakan, tiap desa bambu akan dibentuk tujuh kelompok masyarakat. Setiap kelompok akan menghasilkan tiga ton produk bambu setengah jadi per hari untuk bisa menghasilkan 21 ton bambu per hari. "Industri bambu dengan teknologi lebih tinggi yang akan membelinya nanti, untuk dibuat menjadi produk akhir," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika