REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG—Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah diminta ‘mengurus’ asetnya dengan serius. Sejauh ini, Pemprov Jawa Tengah dianggap kurang maksimal dalam mengelola dan memanfaatkan aset- aset yang dimilikinya.
Sehingga keberadaan sejumlah aset tersebut kurang berkontribusi bagi pemasukan daerah. “Saatnya pemprov mengurus dan memaksimalkan potensi aset ini,” ungkap Anggota Komisi C DPRD Jawa Tengah, Hasan Asy’ari, Ahad (14/10).
Menurut Hasan, Pemprov Jawa Tengah harus lebih fokus dalam menggali Pendapatan Asli daerah (PAD). Bahwa PAD bukan hanya pemasukan dari sektor pajak kendaraan bermotor.
Namun aset- aset daerah yang dimiliki jika dioptimalkan juga akan berkontribusi bagi pendapatan daerah. “Salah satu cara untuk mengoptimalkan, bisa dimulai dari sertifikasi aset,” ungkapnya.
Sebab, lanjut Hasan, tidak sedikit aset Pemprov Jawa Tengah yang masih belum bersertifikat. Sehingga sertifikasi aset ini penting dalam rangka memastikan kejelasan status serta keberadaannya.
Baik aset- aset yang dikelola oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), maupun oleh instansi khusus yang kini berwenang dalam mengelola aset Pemprov Jawa Tengah.
Setelah sertifikasi aset, lanjut politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini, Pemprov Jawa Tengah harus melakukan pemetaan aset berdasarkan letak dan fungsinya.
Baik yang dikelola sendiri oleh Pemprov Jawa Tengah maupun aset- aset yang dikerjasamakan dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau yang murni dikerjasamakan dengan swasta.
“Dengan demikian, Pemprov Jawa Tengah sudah memiliki data mengenai aset yang bisa diprioritaskan pemanfaatannya dalam menggenjot potensi pendapatan daerah,” tegasnya.
Hanya saja, kata Hasan, semuanya harus dilakukan dengan perencanaan serta proyeksi- proyeksi yang tepat. Baik proyeksi peruntukan aset yang ada maupun hasil yang akan diperoleh.
Sebab dalam perencanaan tidak bisa dilakukan dengan asal- asalan dan harus menggunakan analisis- anilisis yang cermat dan matang.
“Sehingga, ke depan tidak terjadi aset- aset yang sebenarnya potensi pendapatannya sampai miliaran rupiah, tetapi dalam realisasi pemasukannya hanya puluhan juta,” tandasnya.
Wakil ketua DPW PKB Jawa Tengah ini juga menambahkan, dalam penataan maupun optimalisasi aset butuh profesionalisme. Mulai dari perencanaan, pengelolaan, maupun sumber daya manusia (SDM) yang tepat.
Keberadaan aset ini juga harus dikelola dengan pendekatan efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas. Termasuk pengawasannya agar keberadaan aset ini bisa memberikan PAD yang optimal
Semua ini harus dilakukan Pemprov Jawa Tengah agar masalah pengelolaan serta pemanfaatan aset daerah ini ada perbaikan. “Sebab dari tahun ke tahun persoalan ini belum bisa diselesaikan dengan tuntas oleh pemprov,” lanjutnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika