REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tim Kampanye Nasional Koalisi Indonesi Kerja (TKN KIK) mengomentari pidato capres Prabowo Subianto, yang mengatakan pemerintah Joko Widodo sangat tidak berdaulat di bidang politik dan ekonomi. TKN KIK menilai, isu yang dibangun Prabowo tidak sesuai dengan fakta.

Wakil Ketua TKN KIK, Abdul Kadir Karding mengatakan, justru pemerintah tengah membangun kedaulatan di dua bidang itu. Bahkan, paslon Jokowi-Ma'ruf mempunyai program Nawacita 2, yang merupakan kelanjutkan dari sebelumnya. Salah satu poinnya ialah kedaulatan di bidang politik. Menurutnya, Indonesia punya pandangan politik sendiri berupa Pancasila sehingga tak bergantung dengan paham lain.

"Visi misi dibangun pada prinsip dasar berkedaulatan di bidang politik. Artinya tak diintervensi siapapun. Kita ada ciri khas sendiri, demokrasi pancasila biar kuat," katanya pada wartawan di Jakarta, Kamis (11/10).

Selain itu, pemerintahan Jokowi, kata dia berusaha menuju kedaulatan di bidang ekonomi. Sebab Indonesia memiliki target pasar tersendiri di luar negeri. "Isu yang dibangun selalu bertentangan dengan fakta. Termasuk ketergantungan sama asing. Padahal sekarang sudah berhasil divestasi saham Freeport," ujar politikus PKB itu.

Ia menekankan supaya Prabowo tak sekedar asal mengutarakan pernyataan. Menurutnya, Prabowo perlu membawa data dan fakta agar mendukung gagasannya. Sehingga menurutnya slogan Prabowo "Make Indonesia Great Again" perlu dipertanyakan.

"Kita enggak butuh slogan saja,tapi kerja nyata dan komitmen. Kalau cuma slogan,semua orang bisa," ucapnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika