REPUBLIKA.CO.ID, MATARAM -- Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Nusa Tenggara Barat (NTB) menggelar forum group discussion (FGD) di Hotel Lombok Raya, Mataram, NTB, Kamis (11/10).
Ketua KPUD NTB Lalu Aksar Ansari menyampaikan, FGD ini dilakukan untuk mendengar evaluasi dari berbagai pihak terkait penyelenggaraan proses Pilkada 2018.
Kata Aksar, hasil dari FGD akan menjadi bahan evaluasi bagi KPUD NTB dalam menghadapi tahapan pilpres dan pileg 2019. "Nanti secara internal akan dibahas kembali KPUD NTB bersama jajaran," ujarnya.
Aksar menyebutkan, proses evaluasi pascapilkada sama pentingnya dengan tahapan pilkada yang lain. "Biasanya kalau usaha selesai pelantikan gubernur dan wakil gubernur baru, tahapan lain enggak penting, padahal itu ada aturan," kata Aksar.
Aksar menyampaikan, setelah tahapan pelantikan, KPUD NTB tidak hanya melaporkan pertangungjawaban tahapan pilkada, melainkan juga anggaran. Dari hal tersebut akan terlihat seberapa efisien penyelenggaran pilkada.
Aksar menyebutkan, tingkat partipasi pilkada 2018 di NTB mencapai 75,12 persen atau naik dari tingkat partisipasi pilkada 2013 yang sebesar 70,74 persen. Tingkat partisipasi pilkada NTB 2018 berada di atas rata-rata nasional yang sebesar 73 persen.
"Ini modal baik, artinya beberapa strategi yang kita gunakan bisa digunakan juga pada pemilu 2019 dan pilkada berikutnya," ucapnya.
Dia menilai, dengan tingkat partisipasi yang meningkat memberikan sisi positif dari penyelenggaraan pilkada di NTB. Namun, Aksar meminta jajaran KPUD NTB untuk meningkatkan upaya agar tingkat partisipasi pemilih bisa kembali meningkat pada pilpres dan pileg 2019.
"Saya kira kalau sampai 80 persen tingkat partisipasi itu baru luar biasa, artinya ke depan harapan kita sampai 80 persen, harusnya begitu," katanya menambahkan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
