Saudi dan Turki kembali berhadap-hadapan ketika Recep Tayyip Erdogan berpihak pada Qatar dalam konflik Qatar versus empat negara Arab, yakni Mesir, Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Saudi yang dipimpin Saudi.

Kuartet itu memutuskan hubungan diplomatik dan menerapkan blokade atas seluruh moda transportasi Qatar. Doha dituduh mendukung terorisme, berhubungan dekat dengan Iran, dan mencampuri urusan internal negara Arab.

Sampai sekarang konflik masih berlangsung karena Qatar menolak syarat-syarat rekonsiliasi dengan kuartet. Di antaranya, mengusir pasukan Turki dari Qatar, memutuskan hubungan diplomatik dengan Iran, dan menutup jaringan televisi Aljazirah.

Keberpihakan Turki pada Qatar ditunjukkan dengan mengirimkan bahan pangan yang selama ini diimpor Qatar dari Saudi dan mengirimkan lebih banyak tentara Turki ke Qatar.

Tindakan Turki lain yang mengecewakan Saudi adalah bergabungnya Turki dengan Iran dan Rusia dalam krisis Suriah. Sebelumnya, Turki berada di satu kubu dengan Saudi dan Barat pimpinan AS dalam upaya menjatuhkan rezim Suriah di bawah Presiden Bashar al-Assad.

Turki tidak lagi mendukung pemberontak yang didukung Saudi dan tidak lagi mendesak Assad harus turun dari singgasana kekuasaan.

Perubahan sikap Turki terkait dukungan AS terhadap Unit Perlindungan Rakyat (YPG) -- milisi Kurdi yang dilatih dan dipersenjatai AS untuk menghadapi Negara Islam di Irak dan Suriah (ISIS)--yang oleh Turki dianggap bagian Partai Pekerja Kurdistan (PKK).

PKK yang mengangkat senjata melawan Ankara sejak 1984 dianggap sebagai teroris oleh Turki, Uni Eropa, bahkan AS sendiri. Erdogan berpikir realistis bahwa rezim Suriah telah memenangkan perang saudara.

Maka itu, tak ada jalan lain bagi Turki kecuali berkerja sama dengan pendukung Assad, yaitu Rusia dan Iran, untuk mencari penyelesaian politik melalui pembicaraan-pembicaraan di Astana (Kazakhstan) dan Sochi (Rusia) sebagai alternatif perundingan damai di Jenewa, Swiss, yang disponsori PBB yang selama ini tidak membuahkan hasil.

Ikuti Whatsapp Channel Republika