REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta seluruh pihak memahami kondisi di lapangan yang terdampak bencana gempa dan tsunami di Sulawesi Tengah (Sulteng). Menurut dia, kondisi di lapangan berbeda dengan yang dibayangkan selama ini.
Karena itu, ia meminta berbagai kalangan untuk tak mendesak pemerintah segera mempercepat pemulihan seperti kondisi normal. "Kondisi seperti itu harus kita ketahui, jangan mendesak ini mendesak itu, kondisi lapangan berbeda dengan yang seperti kita bayangkan. Yang paling penting menurut saya BBM sudah baik, listrik sudah di atas 70 persen," ujar Jokowi di Pondok Pesantren Minhajurrosyidin, Pondok Gede, Jakarta Timur, Rabu (10/10).
Kecepatan layanan yang telah dilakukan oleh berbagai pihak tersebut menurutnya, juga harus mendapatkan apresiasi. Sebab, tak sedikit pihak yang turut membantu memulihkan kondisi meskipun tanpa peralatan yang memadai.
"Saya kira kecepatan seperti itu harus kita apresiasi pada yang mengerjakan di lapangan, mengoperasikan lagi tiang yang roboh, membetulkan kabel-kabel yang terputus, kerja berat tanpa peralatan yang memadai karena memang dikerjakan manual," jelasnya.
Para pekerja di lapangan pun, kata Jokowi, telah memperbaiki hampir 70 persen aliran listrik yang sempat terganggu. Dampak dari bencana ini, kata dia, membutuhkan waktu yang lama untuk melakukan perbaikan hingga keadaan kembali normal. Oleh karena itu, ia meminta pihak yang tak memahami kondisi lapangan agar berhati-hati dalam memberikan komentarnya.
"Gempa seperti ini memerlukan waktu untuk masuk dan normal kembali. Jangan sampai banyak yang berkomentar tapi nggak ngerti di lapangan," ujar Jokowi.
Presiden pun mengakui masih terdapat kekurangan dalam penyelesaian masalah di wilayah terdampak bencana. Kendati demikian, seluruh pihak telah diterjunkan termasuk TNI, Polri, dan BNPB. Sementara itu, terkait layanan pemerintahan daerah, Presiden telah meminta pemda untuk membuka kembali layanan kepada masyarakat.
"Informasi yang saya terima pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, setelah saya perintahkan buka, ya buka," ucapnya.
Kendati demikian, ia mengakui pelayanan pemda masih belum maksimal karena tak sedikit keluarga pegawai pemda turut menjadi korban. "Juga mereka sendiri yang rumahnya roboh tidak 1,2,3. Contoh kepolisian kenapa juga di Palu juga dari sisi semangatnya di awal-awal drop juga, karena lebih dari 200 terseret oleh tsunami dan belum ketemu, baru ketemu 30 informasi yang saya terima," katanya.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyatakan, pendataan kerugian dan kerusakan akibat bencana bencana di Sulteng masih terus dilakukan. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho mengatakan, Wakil Presiden Jusuf Kalla menginstruksikan rehabilitasi dan rekonstruksi direncanakan mulai November 2018.
"Rehabilitasi dan rekonstruksi dijadwalkan mulai awal November 2018," ujar dia di Graha BNPB, Jakarta Timur, Rabu (10/10).
Ia mengatakan, saat ini tanggap darurat masih berlangsung, hanya evakuasi korban saja yang dihentikan pada Kamis (11/10). Sementara, layanan kebutuhan dasar bagi para pengungsi masih dilakukan.
"Layanan kesehatan, distribusi logistik, layanan sekolah darurat, pembangunan hunian sementara, dan lainnya dilanjutkan hingga akhir Oktober 2018," tutur Sutopo.
Selain itu, ia juga menyampaikan, Pemerintah Provinsi Sulteng sudah berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Palu dan Pemerintah Daerah Sigi dan Donggala. Koordinasi itu terkait lahan hunian sementara bagi korban yang kehilangan rumah.
Sutopo menambahkan, semua korban terdampak gempa, tsunami, dan likuifaksi setuju direlokasi. Akan tetapi, ia mengatakan, Gubernur Sulawesi Tengah meminta harus ada pernyataan tertulis agar tidak masalah di kemudian hari.
Ikuti Whatsapp Channel Republika