Rabu 10 Oct 2018 01:50 WIB

BPJS Ketenagakerjaan NTB Bentuk Desa Sadar Jamsos

Desa Lembar merupakan desa pertama yang diresmikan sebagai Desa Sadar Jaminan Sosial.

Warga berada di depan rumah Desa Sadar Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan di Desa Hutadaa, Kabupaten Gorontalo, Gorontalo, Senin (11/9).
Foto: Antara/Adiwinata Solihin
Warga berada di depan rumah Desa Sadar Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan di Desa Hutadaa, Kabupaten Gorontalo, Gorontalo, Senin (11/9).

REPUBLIKA.CO.ID, LOMBOK BARAT -- Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS-TK) Cabang Nusa Tenggara Barat (NTB) membentuk Desa Sadar Jaminan Sosial di Desa Lembar, Kabupaten Lombok Barat yang merupakan program nasional.

Peresmian Desa Lembar sebagai Desa Sadar Jaminan Sosial dilakukan oleh Asisten Bidang Pemerintahan dan Aparatur, Sekretariat Daerah Lombok Barat, H Ilham, bersama perwakilan BPJS Ketenagakerjaan Cabang NTB, Yulia Eka Wardani, di Lombok Barat, Selasa (9/10).

Yulia mengatakan tujuan dibentuknya Desa Sadar Jaminan Sosial agar masyarakat desa lebih mengenal dekat program-program BPJS Ketenagakerjaan. "Kami berharap dengan program tersebut menimbulkan kesadaran pentingnya jaminan sosial ketenagakerjaan terhadap masyarakat," katanya.

Menurut dia, Desa Lembar telah menunjukkan kepedulian pentingnya jaminan sosial dengan telah didaftarkannya aparatur desa, dan ditunjukkan juga oleh masyarakat.  Desa Lembar sendiri merupakan desa pertama yang diresmikan sebagai Desa Sadar Jaminan Sosial.

"BPJS Ketenagakerjaan secara nasional berkomitmen akan membentuk Desa Sadar Jaminan Sosial sebanyak 200 desa untuk tahun ini," ujarnya.

Ia menjelaskan Program Desa Sadar Jaminan Sosial merupakan inovasi BPJS Ketenagakerjaan, bekerja sama dengan pemerintah daerah khususnya pemerintah desa. Tujuannya untuk memberikan sosialisasi serta edukasi agar pekerja lebih memahami program-program jaminan sosial ketenagakerjaan.

"Ada empat program jaminan unggulan yang dimiliki BPJS Ketenagakerjaan, yakni jaminan hari tua, jaminan hari pensiun, jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian, di mana ke-4 program tersebut bisa dimanfaatkan oleh pekerja," katanya.

Asisten Bidang Pemerintahan dan Aparatur, Setda Lombok Barat, H. Ilham, mengatakan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat memiliki tugas yang besar, salah satunya dalam hal pelayanan kepada masyarakat. Mulai dari memberikan pelayanan sejak lahir sampai kematian merupakan tanggung jawab pemerintah yang membutuhkan anggaran besar.

Secara finansial, kata dia, tanggung jawab tersebut cukup besar sehingga Pemerintah Kabupaten Lombok Barat bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan berusaha memberikan yang terbaik khususnya terkait jaminan sosial kepada masyarakat.

"Saya contohkan saat melakukan perkawinan, pemerintah bertugas untuk memberikan pelayanan dengan menyediakan surat nikah. Sampai ibu-ibu melahirkan pun merupakan tanggung jawab kami," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Ilham mengajak masyarakat untuk mempertimbangkan ajakan dari BPJS Ketenagakerjaan untuk ikut program-program yang sudah disediakan.

sumber : antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement